JENEPONTO — Pemerintah Kabupaten Jeneponto mengambil langkah cepat menyikapi kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram (kg) yang mulai dikeluhkan masyarakat. Salah satunya dengan menerapkan sistem pengisian BBM ganjil-genap di seluruh SPBU.
Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, SE., MM., Selasa (15/9/2026). Rapat dihadiri unsur TNI, Polri, Kejaksaan, jajaran pemerintah daerah hingga para manajer SPBU se-Kabupaten Jeneponto.
Rapat digelar menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU serta sulitnya masyarakat memperoleh LPG 3 kg di beberapa wilayah.
Dalam keputusan rapat, sistem pengisian BBM berdasarkan nomor polisi mulai diterapkan. Hari ini, kebijakan tersebut baru berlaku di tiga SPBU, yakni SPBU Paccellanga, SPBU Boyong dan SPBU Kalukuang.
Mulai besok, seluruh SPBU di Kabupaten Jeneponto diwajibkan menerapkan sistem ganjil-genap sesuai tanggal. Kendaraan dengan nomor polisi berakhiran ganjil hanya dapat mengisi BBM pada tanggal ganjil. Sebaliknya, kendaraan dengan nomor polisi berakhiran genap mengisi pada tanggal genap.
Pemkab Jeneponto berharap pola tersebut dapat mengurai kepadatan antrean sekaligus membuat akses masyarakat terhadap BBM lebih merata.
Saat ini terdapat 10 SPBU yang beroperasi di Kabupaten Jeneponto, yakni SPBU Allu, Paccellanga, Boyong, Kalukuang, Jalan Pahlawan 1, Jalan Pahlawan 2, Bulobulo, Lingkar, Taroang dan Tolo’.
LPG 3 Kg Ikut Jadi Sorotan
Persoalan LPG 3 kg juga menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut. Selain kelangkaan, masyarakat mengeluhkan adanya perbedaan harga LPG bersubsidi di lapangan.
Pemkab Jeneponto bersama Forkopimda berkomitmen memperkuat koordinasi dan pengawasan distribusi LPG 3 kg agar penyalurannya sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat.
Pemerintah juga mengimbau warga tidak melakukan panic buying. Masyarakat diminta membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan serta tidak melakukan penimbunan.
Pemkab Jeneponto menilai pembelian secara berlebihan justru berpotensi memperparah kelangkaan karena stok yang seharusnya mencukupi kebutuhan masyarakat terserap lebih cepat.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang sumbernya tidak jelas maupun menyebarkan kabar yang dapat memicu kepanikan.
Pemerintah bersama aparat dan pengelola SPBU serta penyalur LPG akan terus melakukan pengawasan. Masyarakat pun diharapkan ikut menjaga situasi tetap tertib dengan membeli sesuai kebutuhan.
Yang dijaga bukan hanya ketersediaan BBM dan LPG, tetapi juga ketenangan masyarakat Jeneponto. (5353)
