MAKASSAR—Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mencatat 2.181 usulan program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi dasar penyusunan arah pembangunan Kota Makassar tahun 2026. Usulan tersebut dibahas dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (12/2/2026).
Forum ini dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, jajaran SKPD, camat, hingga lurah se-Kota Makassar.
Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal, mengatakan total usulan yang masuk terdiri dari 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral. Selain itu, terdapat 795 usulan hasil integrasi Dakel dan sektoral yang telah melalui proses sinkronisasi lintas perangkat daerah.
“Seluruh usulan ini merupakan rekomendasi dari SKPD teknis yang akan menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar ke depan,” ujar Dahyal.
Ia menyebut Bappeda memastikan setiap program yang diusulkan sejalan dengan visi pembangunan Kota Makassar serta menjawab kebutuhan masyarakat. Proses sinkronisasi dilakukan untuk menghindari tumpang tindih program sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengingatkan perangkat daerah untuk membenahi koordinasi internal sebelum menjalankan program lintas sektor.
“Jangan sampai program prioritas kalah oleh kepentingan tertentu. Kita harus pastikan laporan yang masuk sesuai fakta di lapangan,” kata Munafri.
Munafri juga menyinggung pengawasan, digitalisasi sistem pemerintahan, serta perlunya menghindari duplikasi anggaran. Ia meminta Bappeda bersama SKPD memastikan target pembangunan disusun secara realistis.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengatakan sinkronisasi program diperlukan agar seluruh perangkat daerah berjalan dalam satu arah pembangunan.
“Visi pembangunan kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Dahyal memaparkan sejumlah program strategis dari berbagai SKPD, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, lingkungan hidup, hingga pariwisata dan koperasi.
“Harapannya, dokumen perencanaan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” pungkas Dahyal. (Ag4ys)
