MAKASSAR—Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar menyampaikan komitmennya menghadirkan iklim investasi yang kondusif dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2027.

Hal itu disampaikan Kepala DPMPTSP Kota Makassar Muhammad Mario Said saat menghadiri Musrenbang RKPD 2027 yang digelar di Phinisi Ballroom Lantai 2 Claro Hotel Makassar, Kamis (5/3/2026).

Forum Musrenbang RKPD menjadi ruang pertemuan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat untuk menyelaraskan arah kebijakan serta prioritas pembangunan Kota Makassar.

Menurut Mario Said, DPMPTSP menjadi garda depan pemerintah kota dalam menghadirkan layanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

“Melalui sinergi antar perangkat daerah, kami berharap fondasi pembangunan Kota Makassar semakin kuat, khususnya dalam mendorong investasi yang sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Musrenbang RKPD 2027 turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, serta jajaran pejabat pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri Arifuddin memaparkan empat pilar pembangunan Kota Makassar tahun 2027, yakni percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi berbasis UMKM dan industri kreatif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi digitalisasi pelayanan publik.

Sementara itu, Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan penataan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah titik kota.

“Saya mengapresiasi Pak Wali Kota sudah melakukan penertiban di bahu jalan dan trotoar. Kita kerja sama dalam penataan UMKM. Dengan pemberian SP1 kepada lapak jualan, ini menjadi pegangan teguran,” ujarnya.

Ia juga menyebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap mendukung penataan UMKM dengan menyiapkan lahan bagi pelaku usaha agar aktivitas ekonomi tetap berjalan namun tertata.

Selain itu, Andi Sudirman menyoroti persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di Kota Makassar yang turut menjadi perhatian pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup memasukkan Makassar sebagai salah satu dari sekitar sembilan kota di Indonesia yang akan mendapatkan program pembangunan sistem pengelolaan sampah.

Dalam forum tersebut, Andi Sudirman juga menegaskan posisi strategis Kota Makassar sebagai pusat ekonomi di Sulawesi Selatan.

“Karena hampir 30 persen sentra ekonomi ada di Makassar, maka tidak boleh saya tinggalkan Makassar dalam hal pembangunan,” tegasnya. (R077)