MALANG – Polemik penetapan pakaian khas Kota Malang terus bergulir dan kini memasuki babak baru. Sejumlah pelaku ekonomi kreatif menilai persoalan tersebut bukan sekadar soal desain, melainkan mencerminkan lemahnya komunikasi publik dan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan budaya.
Salah satu suara kritis datang dari tokoh muda Malang, Taufiq Saguanto, yang juga merupakan praktisi desain fashion dan pemilik usaha Tailor Saguanto. Ia menilai pendekatan Pemerintah Kota Malang dalam menetapkan pakaian khas masih bersifat top-down, tanpa membuka ruang partisipasi yang cukup bagi masyarakat dan pelaku kreatif.
Menurut Taufiq, model kebijakan seperti itu cenderung tidak efektif jika diterapkan pada isu yang berkaitan dengan identitas budaya. “Identitas kota bukan sekadar produk desain, tapi hasil kesepakatan sosial yang melibatkan sejarah, komunitas, dan masyarakat luas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/4/2026).
Ia menegaskan, penolakan yang muncul di tengah masyarakat tidak bisa semata dilihat sebagai ketidakpuasan terhadap desain. Lebih dari itu, kata dia, publik merespons proses yang dinilai tidak memberi ruang rasa memiliki.
“Yang terjadi bukan krisis desain, tetapi krisis dalam mendengar aspirasi masyarakat. Ini kegagalan komunikasi publik,” tegasnya.
Taufiq juga menyinggung pentingnya konsep partisipatif dalam pembangunan identitas kota. Ia menyebut, simbol budaya akan kuat jika lahir dari keterlibatan publik dan adanya rasa kepemilikan bersama.
Sebagai kota yang telah menyandang status UNESCO Creative City of Media Arts, Malang dinilai seharusnya mampu menghadirkan pendekatan yang lebih kolaboratif dalam merumuskan kebijakan budaya.
“Momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk membuka dialog yang lebih luas, agar identitas kota benar-benar lahir dari masyarakatnya,” katanya.
Polemik ini pun menjadi sorotan karena dinilai dapat berdampak pada citra Malang sebagai kota kreatif. Sejumlah pihak mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi pendekatan kebijakan agar lebih inklusif dan partisipatif.
Di sisi lain, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat meluncurkan busana khas Malangan bertepatan dengan puncak peringatan HUT ke-112 Kota Malang di halaman Balai Kota, Rabu (1/4/2026), menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk mengangkat kearifan lokal sekaligus memperkuat identitas daerah. (Ag4ys)
