MAKASSAR — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Makassar mulai mendapat perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu turun langsung membahas tata kelola anggaran dan berbagai persoalan pelaksanaan MBG bersama Pemerintah Kota Makassar.
Rapat koordinasi tersebut digelar di Balai Kota Makassar, Rabu (9/9/2026), dan diterima langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi. Rombongan KPK dipimpin Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha.
Appi menilai tata kelola MBG di Makassar tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Selain wilayah perkotaan, Makassar memiliki kawasan kepulauan yang aksesnya sangat bergantung pada kondisi cuaca dan musim.
“Kota Makassar ini punya pulau yang terpencil yang sangat tergantung dengan musim sehingga ini harus menjadi perhatian,” kata Appi.
Menurut Appi, cakupan penerima manfaat MBG juga tidak sebatas anak sekolah. Program tersebut turut menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena itu, distribusi makanan bergizi harus benar-benar tepat sasaran dan memenuhi standar yang ditetapkan.
Pemkot Makassar, kata Appi, mengambil peran pada sisi pendukung penyelenggaraan MBG, termasuk memastikan aspek perizinan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dipenuhi oleh setiap penyelenggara.
“Memastikan seluruh perizinan, sertifikat laik sanitasi, dan sebagainya itu harus menjadi perhatian kepada MBG-MBG yang ada,” ujarnya.
Tak hanya soal sanitasi, Appi juga menyoroti akurasi data penerima manfaat. Ia meminta kelompok masyarakat yang membutuhkan tidak sampai luput dari program, termasuk siswa sekolah swasta yang juga memiliki kebutuhan terhadap layanan MBG.
Di balik program makan gratis tersebut, Appi melihat ada persoalan lain yang perlu diantisipasi, yakni potensi tekanan terhadap harga pangan. Tingginya kebutuhan bahan baku dapur MBG dinilai berpotensi menyerap pasokan komoditas di pasar dalam jumlah besar dan memicu kenaikan harga.
Untuk mengantisipasinya, Pemkot Makassar mendorong masyarakat di sekitar dapur MBG ikut menjadi pemasok bahan pangan melalui pengembangan urban farming.
“Kami juga menjaga sehingga lonjakan inflasi itu bisa kita tahan, karena hampir semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar ini kemungkinan besar akan terserap melalui dapur-dapur MBG,” tuturnya.
Sementara itu, Aida Ratna Zulaiha mengatakan kunjungan KPK ke Makassar bertujuan menggali pelaksanaan MBG di tingkat daerah, termasuk dukungan yang diperlukan pemerintah daerah untuk memenuhi target pemerintah pusat.
KPK juga ingin mengidentifikasi berbagai persoalan dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut. Masukan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan KPK dalam menyusun rekomendasi kepada pemerintah pusat.
“Kami ingin mendapatkan masukan, rekomendasi, dan sekaligus kalau ada permasalahan bisa disampaikan kepada kami supaya dalam memformulasikan rekomendasi itu bisa betul dan bisa berdampak, bisa menyelesaikan masalah,” kata Aida. (70n)
