Bangkok, Thailand — Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) membawa persoalan dampak industri pertambangan nikel Indonesia ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Bangkok, Thailand.
FH Unhas hadir sekaligus menjadi Mitra Kolaborasi 2026 dalam Building Resilience, Advancing Rights: 8th UN Responsible Business and Human Rights (UNRBHR) Forum yang berlangsung pada 14–17 September 2026.
Delegasi FH Unhas dipimpin Dekan FH Unhas, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Ia didampingi Laode M. Syarif, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M., Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA., serta Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H.
Di forum internasional tersebut, delegasi FH Unhas mempresentasikan riset berjudul “When Nickel Mining Harms People and the Planet: Challenges in Securing Effective Remedy in Indonesia.”
Riset itu mengangkat persoalan yang kerap berada di balik ekspansi industri nikel, mulai dari tantangan hukum, perlindungan hak asasi manusia hingga pemulihan lingkungan bagi masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan.
Kehadiran FH Unhas menjadi penting karena isu pertambangan nikel Indonesia kini tidak hanya menyangkut investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, terdapat tuntutan agar tata kelola bisnis tetap menjamin perlindungan masyarakat dan lingkungan.
Dekan FH Unhas, Prof. Hamzah Halim, mengatakan keterlibatan sebagai mitra kolaborasi global menjadi bagian dari komitmen fakultas untuk mengawal isu hukum, bisnis berkelanjutan dan hak asasi manusia.
“Melalui diseminasi riset ini, FH Unhas tidak hanya membawa nama baik institusi ke panggung internasional, tetapi juga memberikan sumbangsih pemikiran kritis dan rekomendasi strategis hukum untuk mendorong keadilan bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan, khususnya di sektor tata kelola pertambangan,” ujar Hamzah di Bangkok.
Partisipasi tersebut sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU 3 terkait dosen berkegiatan di luar kampus pada tingkat internasional dan IKU 5 mengenai hasil kerja dosen yang memperoleh rekognisi internasional.
Di tingkat fakultas, keikutsertaan dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari pemenuhan target joint international conference serta memperluas jejaring akademik dan kemitraan global FH Unhas.
Langkah tersebut sejalan dengan Rencana Strategis Unhas 2025–2029 yang menempatkan penguatan reputasi internasional sebagai bagian dari upaya menuju World Class University.
Forum UNRBHR Asia-Pasifik tahun ini mempertemukan pembuat kebijakan, akademisi, praktisi hukum dan organisasi internasional untuk membahas bisnis yang bertanggung jawab, ketahanan usaha serta perlindungan hak dasar manusia di tengah perubahan global.
Dari Bangkok, FH Unhas menempatkan isu pertambangan nikel Indonesia bukan sekadar sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan hukum, HAM dan keberlanjutan yang membutuhkan solusi nyata. (Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter: Ismail Alrip (Dosen FH Unhas)
