BBM Langka, Listrik Padam: Penderitaan Warga Makassar Paket Komplit

OPINI—Sepanjang kemarau, sebagian warga Makassar mulai mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih akibat kekeringan yang berkepanjangan.

Namun, penderitaan itu belum cukup. Kota Makassar juga dihiasi deretan masalah yang datang bersamaan.

Malam dalam mode gelap. Hingga subuh, warga harus menghabiskan waktu di jalan untuk mengantre BBM. Siangnya, warga kembali kejar-kejaran mencari tabung gas LPG.

Ya, itulah penderitaan yang dirasakan warga Makassar hari ini. Warga Makassar harus belajar bersabar ketika kondisi memaksa mereka beralih ke mode bertahan hidup.

Bagaimana tidak? Kondisi tersebut belakangan ini seolah menjadi hal normal akibat krisis distribusi energi.

Selain itu, pemadaman listrik bergilir. Di sisi lain, warga harus mengantre BBM dan LPG dengan mode “begadang”. Lengkap sudah penderitaan warga Makassar.

Antrean panjang hingga subuh terjadi di sejumlah SPBU di Makassar (Elshinta, 11/9/2026). Pertanyaannya, apa yang salah di balik penderitaan ini?

Apakah kondisi ini sekadar menjadi cerita menyedihkan di sepanjang jalan Kota Makassar tanpa ada perhatian dari pemerintah terkait persoalan tersebut?

Warga Makassar tidak boleh diam dan menormalisasi kesemrawutan ini. Pemandangan tersebut akan berimbas ke semua lini.

Mulai dari aktivitas di rumah, kesehatan, pendidikan, hingga pekerjaan akan lumpuh jika kondisi ini dibiarkan begitu saja.

Sebagaimana dilansir Kompas.com, 12/9/2026, akibat BBM langka di Sulsel, pemerintah memberlakukan pembelajaran daring selama sepekan.

Ini bukan hanya masalah teknis atau faktor alam. Ini adalah gambaran kegagalan mitigasi jangka panjang yang akan terus berulang.

Kondisi tersebut membuktikan buruknya tata kelola pelayanan dasar.

Rentetan Persoalan, Bukti Kegagalan Sistemik

Rentetan persoalan yang berulang menunjukkan penanganan pemerintah yang cenderung reaktif dan preventif.

Pemerintah kerap sibuk membangun narasi tanpa pencegahan yang kokoh, seperti memberlakukan ganjil-genap karena kelangkaan BBM (Kompas.com, 12/9/2026).

Padahal, ini bukan sekadar persoalan penertiban. Masalah yang terjadi saling mengunci.

Ketika BBM langka, aktivitas transportasi dan ekonomi ikut lumpuh. Antrean kendaraan mengular dan menimbulkan kemacetan.

Listrik yang padam bergilir menimbulkan rasa tidak aman. Begitu juga dengan gas LPG yang sulit didapatkan sehingga aktivitas rumah tangga terhambat dalam melayani keluarga.

Makassar sering digaungkan sebagai kota megah dan metropolitan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kota ini juga terbiasa disuguhi fakta pembusuran dan pertikaian antarsuku.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa Makassar sedang tidak baik-baik saja.

Dampaknya tentu jelas. Mengubah arah Makassar tidak cukup dengan retorika indah, gedung-gedung tinggi yang megah, serta kebijakan yang mengesampingkan kesejahteraan masyarakat.

Kota ini membutuhkan pemulihan sistem secara menyeluruh, bukan sekadar janji di masa pergantian yang terus berulang.

Pasalnya, negeri kita kaya akan minyak, batu bara, dan gas. Namun, negeri ini mengalami krisis energi yang berkepanjangan.

Kondisi tersebut tentu menjadi tanda tanya di kepala kita bersama.

Akar masalah sebenarnya ada pada penerapan sistem pengelolaan sumber daya energi yang diliberalisasikan.

Sumber energi pada dasarnya adalah kepemilikan umum. Namun, di negeri kita, semuanya dikelola oleh korporasi.

Wajar jika hal ini terjadi karena sumber energi yang merupakan kebutuhan esensial menjadi ladang bisnis bagi para korporasi.

Lucunya, masyarakat tidak pernah menunda membayar listrik dan tidak pernah membeli BBM secara gratis. Namun, negeri ini tetap saja merugi.

Solusi Islam

Islam punya solusi atas permasalahan di atas. Islam menata kepemilikan dan pengelolaan sektor tambang dan energi, termasuk listrik.

Dalam Islam, pertambangan masuk ke dalam kepemilikan umum (milkiyyah ‘aammah) yang wajib dikelola oleh negara. Haram diserahkan kepada pihak swasta.

Nabi saw. bersabda:

 الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api.” (HR Ibnu Majah).

Dengan kebijakan ini, tambang akan menjadi sumber pemasukan sangat besar untuk kas negara.

Dalam Islam, sektor kelistrikan juga termasuk milik umum yang harus dikelola oleh negara, baik PLTU, PLTB, maupun PLTA.

Hanya negara yang boleh memiliki pembangkit listrik besar untuk pemenuhan seluruh aspek kehidupan.

Negara pun bertanggung jawab kepada rakyat jika terjadi kerusakan atau kerugian akibat pemadaman listrik yang disebabkan oleh kelalaian negara, seperti kerusakan perangkat elektronik, kebakaran, kerugian usaha, kematian, dan sebagainya.

Sabda Nabi saw.:

 الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (kepala negara) itu adalah pengurus rakyat dan hanya dialah yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, permasalahan di atas akan teratasi secara menyeluruh. Wallahu ‘alam. (*)