JENEPONTO – Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama DPRD mulai membahas perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menyesuaikan kebijakan pendapatan daerah sekaligus memperkuat kapasitas fiskal untuk mendukung pembangunan.
Pembahasan ditandai dengan Rapat Paripurna Tingkat I mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Senin (9/11/2026).
Bupati Jeneponto, Paris Yasir, hadir langsung dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jeneponto tersebut. Rapat turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta peserta lainnya.
Agenda diawali dengan penyerahan dokumen Ranperda dari Bupati kepada Ketua DPRD Jeneponto, Sumarni Kr. Layu. Penyerahan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara sebagai tahapan awal pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan legislatif.
Dalam penjelasannya, Paris Yasir mengatakan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 diperlukan untuk menyesuaikan regulasi pajak dan retribusi daerah dengan ketentuan perundang-undangan serta perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, penyesuaian tersebut diharapkan memberikan landasan hukum yang lebih sesuai dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
“Penyesuaian regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih sesuai dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Paris Yasir.
Ia menjelaskan, optimalisasi PAD menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah. Dengan kapasitas fiskal yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang pembiayaan yang memadai untuk menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam rapat paripurna tersebut, masing-masing fraksi DPRD Jeneponto juga menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda yang diajukan pemerintah daerah.
Paris Yasir kemudian memberikan tanggapan dan jawaban atas sejumlah pandangan, masukan, serta saran yang disampaikan fraksi-fraksi.
Tahapan ini menjadi bagian dari proses pembahasan Ranperda antara eksekutif dan legislatif sebelum berlanjut ke tahapan pembahasan berikutnya. (5353)
