BONE—Dinas Perikanan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menolak membuka data kapal penerima surat rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan beserta rincian kuota bulanannya. Padahal, rata-rata total kuota BBM bersubsidi yang direkomendasikan instansi tersebut mencapai sekitar 900 ribu liter setiap bulan.
Sikap tertutup tersebut disampaikan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone Hasnawati saat dimintai keterangan terkait daftar kapal penerima serta besaran kuota BBM per kapal setiap bulan.
Pertanyaan ini mencuat menyusul adanya dugaan penyalahgunaan surat rekomendasi BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi nelayan.
“APH (aparat penegak hukum) saja yang bisa kami berikan data itu,” ujar Hasnawati beberapa waktu lalu.
Hasnawati mengklaim penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan sudah berjalan dengan proses verifikasi berjenjang di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Ia menyebut setiap berkas permohonan nelayan wajib mendapat verifikasi serta persetujuan dari lurah, penyuluh perikanan, dan camat sebelum diterbitkan dinas.
“Verifikasi kelengkapan dilakukan dulu oleh lurah, penyuluh perikanan dan camat. Jika tidak ada tanda tangan ketiganya, maka tidak akan diterbitkan surat rekomendasinya,” kata Hasnawati.
Padahal, keterbukaan informasi mengenai jumlah kapal penerima rekomendasi, identitas pemilik, hingga besaran kuota BBM merupakan aspek krusial agar penyaluran subsidi tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan.
Dalam ketentuan penyaluran BBM bersubsidi yang diatur regulasi BPH Migas, surat rekomendasi berfungsi sebagai dokumen utama bagi konsumen pengguna tertentu, termasuk nelayan, untuk memperoleh BBM bersubsidi sesuai peruntukannya.
Penerbitan rekomendasi tersebut wajib didasarkan pada identitas pemohon, legalitas atau identitas kapal, jenis usaha perikanan, serta kebutuhan BBM yang sesuai dengan aktivitas penangkapan ikan.
Selain itu, keberadaan logbook penangkapan ikan atau bukti aktivitas dan keberangkatan kapal juga diperlukan guna mencocokkan kesesuaian antara kuota BBM yang diberikan dengan kegiatan operasional nelayan di lapangan.
Dengan rata-rata kuota yang menyentuh angka 900 ribu liter per bulan, pengawasan mulai dari penerbitan rekomendasi hingga realisasi penggunaan BBM menuntut perhatian serius.
Terlebih, jika satu pemilik menguasai beberapa kapal, mekanisme pengawasan ketat mutlak dibutuhkan agar setiap kapal benar-benar beroperasi dan kuota BBM tidak dialihkan kepada pihak lain yang tidak berhak. (*)
