MAKASSAR – Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs. Muktiono, membuka Rakor Tindak Lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendagri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Desa, di hotel Dalton Makassar, Rabu (1/11/2017)
Rakor yang dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) Ini merupakan tindak lanjut dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Krmenterian Desa PDTT, Kemendagri, dan Kapolri.
Kapolda Sulsel menyatakan, Nota Kesepahamann yang ditanda tangani Kapolri merupakan amanah bagi Polda Sulsel untuk menerapkannya, Kapolda berharap FGD ini dapat dijadikan sharing bersama untuk menerapkan langkah selanjutnya untuk meminimalisir penyimpangan dana desa
Walaupun demikian, Kapolda juga berharap para anggota Polri yang mengawal dana desa mengedepankan pencegahan penyimpangan dana desa, dan berinovasi bersama perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.
“Kita mengawasi dengan niat ikhlas agar kira dapat melihat masyarakat desa sejahtera, jadi sekali lagi kita bukan saja menindak tapi juga mengawasi, lebih bagus lagi kalau kita berinovasi bersama desa, dalam pemanfaatan dana desa tujuannya agar masyarakat kita bisa sejahtera,” kata Kapokda
Asisiten administrasi Pemprov Sulsel juga membaca sambutan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, “1, 820 triliun, 2.255 desa di Sulsel mendapat alokasi dana des, masalah yang perlu di perbaiki yaitu kualitas SDM aparat desa yang belum memadai sehingga butuh pembimbingan.
“Saran kami alokasi Dana Desa sebaiknya, berporsi 40 persen untuk infrastruktur, 40 persen bidang pertanian, 10 persen penguatan kelembagaan desa, dan 10 persen penguatan ekonomi masyarakat desa, agar pemanfaatan dana desa signifikanm,” jelas Pak Asisten
Selanjutnya Gubernur Sulsel juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Sulsel yang memberi
Perhatian dan atensi besar pada pencegahan penyimpangan dana desa, gubernur berharap agar Polri lebih bijaksana dalam penegakan hukum dana desa. (alf/shar)
