SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Waspadai pihak yang mengatasnamakan Mediasulsel.com dan Mediasulsel.co.id. Perhatikan kesesuaian logo serta identitas resmi Mediasulsel. Seluruh jurnalis Mediasulsel dilengkapi ID Card resmi saat bertugas. Jika menemukan tindakan penyalahgunaan nama dan identitas Mediasulsel, segera lakukan konfirmasi kepada Redaksi melalui WhatsApp 0822-8999-8073. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Marquez Gagal Kunci Gelar di Qatar, Peluang Juara Dunia MotoGP 2026 Masih Terbuka Lebar • Sering Mati Lampu, 10 Rumah di Jeneponto Ludes Terbakar Akibat Lilin • DKP Makassar Gelar Festival Pangan, 600 Paket Sembako Bersubsidi Disiapkan untuk Warga • Menaker Tugaskan Pengawas Kawal Kesepakatan Kecelakaan Kerja di Cikarang • Desa Mengirim Tenaga Kerja, Kota Menikmati Pertumbuhan • Dies Natalis ke-44 FKM Unhas Beri Pelatihan Kader Posyandu Maros • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Waspadai pihak yang mengatasnamakan Mediasulsel.com dan Mediasulsel.co.id. Perhatikan kesesuaian logo serta identitas resmi Mediasulsel. Seluruh jurnalis Mediasulsel dilengkapi ID Card resmi saat bertugas. Jika menemukan tindakan penyalahgunaan nama dan identitas Mediasulsel, segera lakukan konfirmasi kepada Redaksi melalui WhatsApp 0822-8999-8073. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Marquez Gagal Kunci Gelar di Qatar, Peluang Juara Dunia MotoGP 2026 Masih Terbuka Lebar • Sering Mati Lampu, 10 Rumah di Jeneponto Ludes Terbakar Akibat Lilin • DKP Makassar Gelar Festival Pangan, 600 Paket Sembako Bersubsidi Disiapkan untuk Warga • Menaker Tugaskan Pengawas Kawal Kesepakatan Kecelakaan Kerja di Cikarang • Desa Mengirim Tenaga Kerja, Kota Menikmati Pertumbuhan • Dies Natalis ke-44 FKM Unhas Beri Pelatihan Kader Posyandu Maros •
Sulsel

Gubernur Isyaratkan Randis Bisa Digunakan Mudik

2069
×

Gubernur Isyaratkan Randis Bisa Digunakan Mudik

Sebarkan artikel ini
Gubernur Isyaratkan Randis Bisa Digunakan Mudik
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. (Foto: Dok)

MAKASSAR – Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) belum bisa menegaskan arah kebijakan penggunaan fasilitas negara untuk kebutuhan pribadi, khususnya menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah tahun ini.

Diketahui hampir di setiap tahunnya, ASN terkadang ingin menggunakan kendaraan dinas (Randis) untuk kebutuhan mudik lebaran. Hanya saja kebijakan itu masih dalam tahap pembahasan kerugian dan manfaatnya oleh Gubernur NA.

“Soal penggunaan Randis untuk mudik lebaran sementara kita bahas dulu. Karena kita tidak mau terlalu ekstrim juga melarang. Kita mau lihat kalau dipake kenapa dan kalau tidak dipake juga kenapa?,” papar NA, Senin (20/5/2019).

Menurut dia, persoalan yang menyangkut kepentingan pegawai dan penggunaan fasilitas milik negara harus dikomunikasikan dalam rapat bersama, sekaligus mendengarkan arahan dari pemerintah tingkat pusat.

“Kita harus duduk bersama membicarakan hal ini. Kita lihat dulu manfaatnya, kita gak boleh hidup ini terlalu ekstrim. Artinya tidak semua orang bisa memahami apa konsep kita makanya kita ambil yang mana yang terbaik,” tambahnya.

Untuk itu, NA mengaku saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari pusat, baik pemerintah maupun lembaga.

“Tunggu dulu nanti ada instruksi kan tidak bagus kalau ada juknis dari KPK tidak boleh digunakan dan dari pusat mempersilahkan ke daerah, bagaimana kebijakannya baru kita bisa terapkan. Begitu,” tutupnya. (UDN)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com