MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Penertiban Aset Daerah Pemprov Sulsel, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Senin (1/7).
Dalam sambutannya, Abdul Hayat menyampaikan, pemerintahan yang baik dan bersih tidak dapat ditangani oleh personal. Tetapi harus ditangani secara komprehensif, tidak melihat secara makro maupun mikro.
“Kita selalu menggunakan pendekatan deduktif, baru induktif. Atau sebaliknya,” kata Abdul Hayat.
Yang terpenting, lanjutnya, adalah bagaimana outcome yang dihasilkan pada pertemuan tersebut. Bukan secara personal, tetapi berdasarkan aturan.
“Jika ditanya bagaimana proses atau progres tentang keinginan kita semua, menurut undang-undang, menurut aturan, menurut regulasi, bukan kata personal tetapi kata aturan, regulasi dan perundang-undangan,” tegasnya.
Terkait supervisi yang dilakukan KPK, Abdul Hayat mengaku akan memberikan layanan terbaik dan dokumen yang dibutuhkan untuk mempercepat proses-proses apa saja yang diperlukan oleh KPK. Ke depannya, Sulsel juga akan melakukan penyuluhan terkait supervisi tersebut.
“Penyuluhan itu terkait dengan supervisi. Bagaimana atasan melihat ke bawah, dan apa yang terjadi di bawah,” terangnya.
Sementara itu Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah provinsi Sulsel, Nurlina menambahkan,jajarannya senantiasa terus bekerja maksimal dalam melakukan pendataan dan pengamanan aset daerah.
“Kami senantiasa terus bekerja maksimal dalam melakukan pendataan dan pengamanan seluruh aset milik pemerintah provinsi sulsel, termasuk mendorong upaya pengsertifikatan aset,tegas Nurlina. [*]
