MAKASSAR – Saat ini pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sulsel sudah diproses secara digitalisasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang terbuka kepada semua pihak penyedia yang berlaku secara nasional.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulsel, Andi Hasdullah mengatakan bahwa semua proses pengadaan barang dan jasa di Sulsel sudah berbasis digital yang terbuka untuk umum secara nasional yang penyediaan jaringan internetnya disupport oleh Dinas Kominfo SP.
“Pihak Pemprov sendiri sudah membentuk Pokja Mandiri dibawah Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sulsel, dimana sebelumnya Pokja pengadaan itu masih melekat di OPD masing-masing,” terang Hasdullah, Kamis (11/7/2019).
“Kebijakan ini juga dikontrol Korsub KPK, karena ini melalui sistem lelang digital sehingga tak mungkin lagi lelang pengadaan itu bisa diatur,” lanjutnya.
“Disitu proses sangat transparan dan semua melalui sistem, jadi tidak ada order pemenang. Sistem LPSE- LKPP dan pokja mandiri itu adalah salah satu kebijakan dari Gubernur Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman,” katanya lagi.
Hasdulah menambahkan, bahwa komitmen beliau berdua sangat kuat untuk menghadirkan pemerintahan yang baik.
“Hal ini selalu beliau berdua sampaikan di berbagai forum dan briefing pejabat internal. Saya kira tentu kebijakan ini akan menghadirkan transparansi dan tatakelola yang semakin baik”
“Bahkan beliau telah mendorong pembentukan kelembagaan biro di bawah Sekda tersendiri yang menangani pengadaan barang dan jasa,” beber Hasdullah.
“Jangan sampai ada pihak yang bawa-bawa nama pejabat, itu tidak akan mempengaruhi hasil lelang dan pasti proses pengadaan itu tidak bisa diintervensi dengan sistem digitalisasi LPSE yang ada saat ini di Sulsel,” pungkas Andi Hasdullah. (*)
