MAKASSAR – Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel bersama Tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) serta dinas terkait lainnya mulai membahas kesatuan pengeloaan hutan (KPH) agar mampu mandiri dan meningkatkan kesejahteran masyarakat serta menhasilkan pendapatan asli daerah (PAD)
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sulsel,Faisal mengatakan,KPH yang merupakan pengelola kawasan hutan,sesuai perintah dan petunjuk Gubernur sulsel diharapakn untuk mandiri melalui badan layanan umum daerah.
“KPH kedepannya didorong untuk lebih mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberi pendapatan bagi daerah, sehingga harus dibuatkan bisnis plan, seperti apa yang akan dilakukan kedepan, baik pemamfaatan hutan, kawasan, pengembangan jasa lingkungan pariwisata serta lainnya,” Ungkap Faisal saat ditemui di Baruga Lounge (3/10).
“KPH juga nantinya bisa bermitra dengan pihak ketiga dalam mengembangkan KPHnya sendiri,tergantung dari potensi masing-masing wilayahnya, termasuk harus kembangkan dan bersinergi perhutanan sosial,karena tujuannya kalau masyarakat sejahtera hutan akan lestari, begitulah arah pengembangan kehutanan,” Jelasnya
Dia menyebutkan saat ini disulsel ada 16 KPH yaitu 13 KPH fungsi lindung,dan 3 KPH produksi inilah yang akan didorong mampu mandiri.
“Saat ini banyak pihak yang ingin bermitra untuk kerjasama pengembangan dan pemamfaatan kawasan hutan misalnya dari PT Kencana yang sudah jalan dan telah memberikan pendapatan bagi daerah,termasuk pemerintah daerah kabupaten toraja utara yang ingin mengembangkan pariwisata,tapi semua tetap harus sesuai aturan dengan tidak bisa melakukan penebangan pohon,” Tegasnya.
“Selama ini juga telah ada KPH yang menghasilkan produksi hasil hutan bukan kayu, salah satunya gula areng yang tinggal dikembangkan,melalui kerjasama instansi terkait misalnya dinas perindustrian dari segi kemasan agar lebih menarik, dari dinas pariwisata untuk pemasaran kehotel maupun lainnya,” Tutupnya. [*]
