JAKARTA,Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA) memaparkan capaian 1 tahun memimpin Sulsel, di acara KPK mendengar. Kegiatan dalam rangka peringatan hari anti korupsi sedunia, di Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
Pada kegiatan istimewa ini Gubernur Sulsel mendapat kesempatan sebagai narasumber dan berdampingan langsung dengan Ketua KPK, Agus Rahardjo dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
NA menjelaskan waktu satu tahun tiga bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Sulsel banyak hal yang berhasil ditorehkan baik untuk pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel maupun untuk masyarakat sendiri.
Karena, semua yang dilakukan Pemprov Sulsel saat ini memiliki dasar perjalanan awal yang bergandengan tangan bersama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sejak awal dirinya dilantik.
“Saya kira, saya baru setahun tiga bulan menjabat jadi Gubernur, memang pada saat kami selesai dilantik langsung ke KPK bersama teman-teman para Gubernur yang memang punya komitmen pencegahan korupsi dan kami minta langsung untuk ada pendampingan,” ungkap NA dalam pemaparannya.
Berbicara soal efek dari bergandeng tangan dengan KPK dan Forkompinda di Sulsel tentu kata NA menjadi alasan besar sehingga mampu memberikan karya terbaik selama satu lebih memimpin Sulsel.
“Saya betul-betul merasakan bahwa kami di Sulsel itu bagaimana pun juga Sulsel menjadi barometer di timur. Kami merasakan 10 tahun menjadi Bupati anggaran provinsi ini harusnya betul-betul harus dirasakan oleh kabupaten kota karena wilayah kekuasaan itu kabupaten kota. Olehnya hal pertama yang kami lakukan adalah meminta KPK melakukan pendampingan kita dalam bentuk Korsupgah,” urainya.
Adapun capaian selama satu tahun tiga bulan, yakni Pemprov Sulsel bersama KPK dan Forkompinda berhasil menertibkan aset, bagaimana berhasil menyusun APBD dengan baik melalui pendampingan dari KPK, bagaimana Pemprov dengan KPK mendorong peningkatan pendapatan daerah.
“Iya Alhamdulillah karena komitmen kami setelah Ibu Basalia datang kita tanda tangan MoU bersama, dan seluruh bupati walikota komitmen untuk itu, yang kedua juga bersama Forkompinda, Kajati, KPK, Pemprov, kita ini komitmen untuk bersama-sama menertibkan aset kita, bayangkan dalam waktu setahun kita bisa tertibkan aset kita itu Rp 6.5 triliun, bahkan aset yang dimiliki kementrian pun yang ada di provinsi juga berhasil kita kembalikan kurang lebih Rp 900 miliar,” jelas mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.
Selain itu,NA juga menjelaskan bagaimana efek jika berhasil melakukan lelang dini alias semua lelang dan tender proyek milik Pemprov Sulsel dilakukan di awal tahun yakni bulan Januari.
“Lelang dini juga bisa kita rasakan manfaatnya, karena tukang-tukang harian di bulan Januari sudah mulai mereka bekerja, kalau lelangnya lambat kasian mereka yang bekerja harian, dan saya merasakan betul.
Kami mengucapkan terimakasih pada KPK dengan pendampingan ini, sebenarnya KPK hadir di Sulsel saja itu sudah menjadi sebuah kekuatan besar bagi kita dan yang saya rasakan betul bukan hanya Sulsel seluruh kabupaten kota ikut,” ungkapnya
Belum lagi saat ini lanjut Prof NA, Sulsel saat ini sudah memasuki angka 11,5 persen untuk peningkatan pendapatan daerah, untuk tahun 2019 ini.
Apalagi kata NA salah satu program dan gebrakan Pemprov Sulsel saat ini bagaimana menyederhanakan semua izin-izin yang ada bahkan izin hanya dengan hitungan menit langsung bisa selesai, tidak berbelit-belit lagi, karena katanya kalau proses izin itu lama berpotensi ada apanya.
“Saya berani mengatakan bahwa sejak Desember tahun lalu kita sudah mulai daerk Call, itu di ujung waktu kita sadah turunkan 1,5 hari, ibu Menteri izin ekspor kita hanya dua menit, jadi saya kira percepatan perizinan ini itu menghindari terjadinya macam-macam, kalau izin-izin itu lama pasti ada apa-apa, hampir semua kita percepat, termasuk menyederhanakan berbagai izin-izin, apalagi misi bapak Presiden meminta agar izin tersebut disederhanakan semua yang masih tumpang tindih itu akan kita batalkan,” katanya.
“Saya sekali lagi terimakasih kepada KPK provinsi sudah merasakan peningkatan dan juga kabupaten kota dari yang terasa betul adalah penertiban aset itu, sekian lama aset kita dikelola oleh pihak ketiga, juga pendapatannya tidak diterima oleh mereka,” pungkasnya. [*]
