MAKASSAR—Untuk menyerap masukan dan saran dari pengguna aplikasi SIPD di Sulawesi Selatan (Sulsel), Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Focus Group Discussion, Selasa 2 Maret 2021 di Makassar.
FGD yang digelar untuk penyempurnaan modul pendapatan daerah dalam SIPD ini diikuti puluhan stakeholder pengelola keuangan dan pendapatan se-Sulsel.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengutus dua pemateri yakni Kasubdit Pendapatan Daerah Fernando H. Siagian yang membawakan dua materi berjudul Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah serta SIPD Modul Pendapatan yang penggunaannya langsung dipraktekkan di depan peserta.
Ia berharap dalam acara ini pihaknya mendapatkan masukan dan saran untuk penyempurnaan aplikasi ini sebelum diluncurkan dan digunakan secara resmi di seluruh Indonesia.
“Kami tidak akan mengganti aplikasi yang ada di daerah. Aplikasi SIPD ini justru akan membantu teman-teman di daerah dalam bekerja dan akan sangat membantu dalam pelaporan keuangan,” katanya.
Ia meyakinkan, jika SIPD sudah berjalan tugas bendahara di masing-masing OPD akan menjadi sangat ringan.
Makassar adalah kota kedua digelarnya FGD untuk penyempurnaan aplikasi SIPD. Pekan lalu kegiatan serupa juga digelar di Pekanbaru lalu selanjutnya akan ke Balikpapan. Ketiga kota tersebut diyakini telah mewakili seluruh Indonesia sebelum di-launching secara resmi.
Kepala Seksi Analis Pendapatan Daerah, Ni Putu Myari Artha, tampil sebagai pembicara kedua yang membawakan materi berjudul Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Dalam Rangka Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP).
Acara ini dibuka Oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel yang diwakili Sekretaris Bapenda Sulsel Andi Winarno Eka Putra.
Ia berharap dengan adanya FGD ini dapat menyempurnakan modul pendapatan daerah SIPD sekaligus dapat meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder pengelola pendapatan daerah baik di Pemprov Sulsel maupun di kabupaten/kota.
Menurutnya, penyempurnaan modul ini senantiasa dilakukan untuk memudahkan pengelolaan pendapatan daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat berkontribusi mewujudkan tara laksana pemerintahan yang baik sehingga menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas tinggi. (*)
