MAKASSAR—PLN terus berkoordinasi dengan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Sulawesi Selatan guna mendorong percepatan sertifikasi aset yang dimiliki PLN, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan
Dalam tajuk Rapat Kerja Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulselrabar, PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi, dan PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran (UIKL) Sulawesi dalam rangka percepatan sertifikasi Aset PLN, BPN menyerahkan sebanyak 118 sertifikat tanah pada hari Rabu (13/10) dengan rincian, 24 sertifikat untuk PLN UIW Sulselrabar, 19 PLN UIP Sulawesi, dan 75 sertifikat untuk PLN UIKL Sulawesi.
Rapat tersebut dihadiri oleh Koordinator Wilayah VII KPK Adliansyah M. Nasution, Kepala Kanwil BPN Sulsel Bambang Priono, Kepala Bidang Survey dan Pemetaan BPN Sulsel Z. Zahirullah, GM PLN UIW Sulselrabar Awaluddin Hafid,dan GM PLN UIP Sulbagsel Defiar Anis.
GM PLN UIW Sulselrabar Awaluddin Hafid mengapresiasi dukungan ATR/BPN Sulsel dalam mengamankan aset PLN selama ini. Ia pun berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan seiring dengan target PLN untuk menyelesaikan 100 persen sertifikasi aset perusahaan pada 2023.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan BPN kepada PLN yang terus bekerja sama bahu membahu untuk mengamankan aset negara, hal tersebut diwujudkan dalam penyerahan 118 sertifikat tanah kepada PLN pada hari ini (13/10),” kata Awaluddin.
Awaluddin menuturkan pada 2021 ini, khusus PLN UIW Sulselrabar berhasil mengamankan 121 sertifikat tanah dan menargetkan sebanyak 150 bidang tanah yang akan memperoleh sertifikasi dari ATR/BPN di Wilayah Sulawesi Selatan.
“Semoga koordinasi yang sudah berjalan dengan baik antara PLN serta ATR/BPN Sulsel, akan terus berkelanjutan, sehingga aset PLN yang belum bersertifikasi dapat tuntas kami sertifikasi,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil ATR/BPN Sulsel Bambang Priono menjelaskan bahwa ATR/BPN Sulsel akan terus mendukung dan mengapresiasi upaya PLN dalam mempercepat sertifikasi aset PLN.
“Kami berharap kendala yang ada di lapangan dapat segera terselesaikan agar mempercepat proses sertifikasi aset PLN, khususnya di wilayah Sulawesi, Selatan” pungkas Bambang. (*)
