MAKASSAR—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bergerak cepat mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025. Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di kantor dinas, Selasa (25/2/2025).
Kepala Dinas Ketapang Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan.
“Pengalaman menunjukkan, permintaan masyarakat meningkat di momen ini, yang biasanya memicu kenaikan harga,” ujarnya. Selain itu, kebijakan kenaikan harga gabah juga dikhawatirkan berdampak pada komoditas lain.
Meskipun inflasi Sulsel pada Januari 2025 tercatat cukup baik, yaitu 0,10 persen (year-on-year), Arsjad mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri. Ia menjelaskan bahwa deflasi yang terjadi bukan disebabkan oleh sektor pangan, melainkan sektor listrik akibat kebijakan diskon.
“Dengan berakhirnya diskon listrik bulan depan, ditambah kenaikan harga gabah dan datangnya bulan Ramadan, harga pangan berpotensi bergerak naik,” tegasnya.
Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas Ketapang Sulsel akan menggelar GPM pada 27-28 Februari 2025 di pelataran kantor dinas, Jalan Ir. Ratulangi. Rakor ini melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, pelaku usaha, dan distributor bahan pangan, untuk menyusun langkah strategis memastikan kelancaran distribusi dan stabilitas harga.
“Kita tidak bisa menghadapi ini sendiri-sendiri, perlu kerja sama semua pihak,” kata Arsjad, mengajak para pemangku kepentingan untuk mencermati kondisi yang ada.
Ia berharap, GPM dapat menjadi solusi konkret dalam menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional yang merupakan bagian dari Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (*/4dv)
