Beranda » News » Antisipasi Razia TKI di Malaysia, Pemerintah Didesak Buat ‘Crisis Center’
News

Antisipasi Razia TKI di Malaysia, Pemerintah Didesak Buat ‘Crisis Center’

MALAYSIA – Mulai tanggal 1 Juli lalu buruh migran yang tidak berdokumen di Malaysia menjadi sasaran razia otorita Malaysia, termasuk buruh migran Indonesia. Para aktivis menyayangkan kelambanan sikap pemerintah Indonesia menyikapi hal ini dan menyarankan pembentukan pusat krisis segera.

Ratusan buruh migran tidak berdokumen hari Minggu (2/7) lari lintang pukang ke bawah jembatan Sungai Buloh di Selangor, Malaysia, menghindari kejaran aparat yang merazia keberadaan mereka. Sebagian bersembunyi di dalam terowongan air dan hutan-hutan di sekitarnya.

Fenomena serupa terjadi di kawasan Genting Highland di Pahang dan di beberapa hutan lain di dekatnya. Mereka hanya membawa baju dan makanan apa adanya. Aktivis Migrant Care di Malaysia Alex Ong mengisahkan hal ini pada VOA dengan suara tertahan.

“Saya sedih sekali. Mereka lari kesana-kemari. Ada satu anak bayi ditinggal begitu saja. Mereka berlindung di Genting Highland, ada pula yang di Sungai Buloh. Mereka bersembunyi di bawah jembatan dan di dalam terowongan, padahal jika arus deras, mereka bisa terbawa air. Mengapa orang yang menyumbang perekonomian kita, justru diperlakukan sebagai binatang yang diburu? Saya sedih sekali. Apabila berlaku razia, yang didenda atau dipenjara adalah TKI. Bagaimana dengan majikan yang menggaji mereka, atau orang-orang yang membawa mereka ke sini? Jika ingin berlaku adil, semua harus diberlakukan sama. Jangan fokus ke TKI saja,” jelasnya.

Begitu banyaknya buruh migran tidak berdokumen di Malaysia telah membuat otorita berwenang sejak beberapa tahun terakhir ini memberlakukan program-program yang mendorong pembuatan ijin kerja resmi.Salah satu di antara program pemutihan status ketenagakerjaan itu adalah “E-Kad Sementara Pekerja Asing” yang berlangsung sejak 15 Februari hingga 30 Juni 2017. Program ini memberi kesempatan pada buruh migran tidak berdokumen dan mereka yang menggunakan jasa mereka, melakukan proses pemutihan atau legalisasi agar memiliki status buruh migran berdokumen. ​Pemerintah Malaysia Semula Targetkan Satu Juta Buruh Migran Ikut Pemutihan

Menurut aktivis Migrant Care di Malaysia Alex Ong, otorita berwenang semula menargetkan bisa melegalisasi satu juta buruh migran tidak berdokumen, tetapi kemudian diturunkan menjadi 600 ribu orang, dan beberapa minggu sebelum tenggat berakhir diturunkan lagi menjadi 140 ribu orang saja.

“Target utama mereka memang buruh migran Indonesia karena jumlah yang tidak berdokumen sangat banyak. Dua hari sebelum tamat tempo-nya, warga Bangladesh sudah melebih 90 ribu, sementara warga Indonesia hanya 22 ribu orang saja. Memandang partisipasi yang sangat rendah, pihak jabatan imigrasi Malaysia terpaksa mengambil tindakan untuk mendesak lebih ramai pekerja asing tanpa dokumen dan majikan berpartisipasi. Tetapi tidak membuahkan hasil,” papar Alex Ong.

Rumitnya proses pemutihan, banyaknya dokumen yang harus disertakan, besarnya biaya dan tidak adanya jaminan akan keluarnya ijin resmi dalam waktu dekat, tampaknya menjadi alasan mengapa para buruh migran tidak berdokumen tidak memanfaatkan proses pemutihan itu hingga tenggat berakhir 30 Juni lalu.

Menteri Tenaga Kerja Indonesia M. Hanif Dhakiri dalam pesan singkat kepada MetroTV mengatakan “Indonesia akan meminta Malaysia agar program rehiring diperpanjang dan razia sebaiknya dihentikan. Ini mengingat besarnya jumlah pekerja migran illegal di Malaysia, termasuk dari Indonesia. Kalau program diperpanjang dan dimudah-murahkan, diiringi dengan program pemulangan sukarela yang juga mudah dan murah, akan makin banyak yang ikut.”

Hingga laporan ini disampaikan masih banyak buruh migran tidak berdokumen yang bersembunyi dari kejaran aparat Malaysia. Beberapa organisasi masyarakat sipil telah berupaya membantu mereka dengan mengirimkan makanan dan obat-obatan meskipun jumlahnya tetap tidak memadai. (voa/4ld)