Beranda » Pilpres » Bawaslu RI Tolak Laporan Dugaan Kecurangan Pemilu BPN Prabowo-Sandi
Bawaslu RI Tolak Laporan Dugaan Kecurangan Pemilu BPN Prabowo-Sandi
Hasil penghitungan ditayangkan secara terbuka. (Foto courtesy: KPU RI)
Pilpres

Bawaslu RI Tolak Laporan Dugaan Kecurangan Pemilu BPN Prabowo-Sandi

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menolak laporan BPN Prabowo-Sandi terkait dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dituduhkan kepada pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin, karena bukti yang ada tidak memenuhi syarat.

Bawaslu memutuskan untuk menghentikan laporan BPN Prabowo-Sandi tentang dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dialamatkan kepada pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin dalam pemilu 2019.

Keputusan ini diambil karena bukti yang diberikan oleh BPN Prabowo-Sandi dalam laporan tersebut tidak memenuhi kriteria.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Muhammad Abhan dalam pembacaan putusan pendahuluan atas laporan BPN Prabowo-Sandi di kantor Bawaslu RI, di Jakarta.

“Menetapkan, menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM tidak dapat diterima,” ujar Abhan, Senin (20/5/2019).

Dalam persidangan tersebut, anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan dengan bukti yang dilampirkan oleh pihak BPN Prabowo-Sandi yang hanya berupa print out (hasil cetak.red) dari link berita media online tidak cukup untuk memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Seharusnya bukti yang dilampirkan harus disertakan lebih lengkap, misalnya dokumen, video atau surat yang bisa membuktikan dugaan kecurangan TSM tersebut.

“Bahwa bukti laporan yang dimasukkan oleh pelapor yang menunjukkan adanya perbuatan terstruktur dan masif yang dilakukan oleh terlapor hanya berupa print out berita online yang tidak didukung dengan bukti lainnya baik berupa bukti dokumen, surat maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis”

“Sehingga bukti yang dimasukkan oleh pelapor belum memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur oleh peraturan bawaslu no 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu,” jelas Ratna. (VOA)