OPINI—Kegelisahan kini tengah melanda masyarakat Indonesia menyusul kebijakan pemerintah yang resmi menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan tarif PPN menjadi 12 persen berlaku per 1 Januari 2025. Pernyataan bendahara negara itu disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan. Kebijakan ini langsung menuai protes dari berbagai kalangan.
Ramai Penolakan, Tetap “Kekeuh” Disahkan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengabarkan bahwa pada hari Selasa (31/12/2024), bertempat di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Kebijakan tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pengesahan ini tetap dilakukan di tengah tingginya gelombang suara masyarakat yang meneriakkan penolakan. Sebanyak 197.753 orang telah meneken petisi menolak kenaikan PPN menjadi 12 persen ini. Jumlah tersebut merupakan data yang masuk hingga Sabtu (28/12), pukul 13.00 WIB. Inisiator petisi, Bareng Warga, menyatakan kenaikan PPN akan memperdalam kesulitan masyarakat. Sebab, kebijakan tersebut diberlakukan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk.
Tak cuma petisi, aksi unjuk rasa juga dilakukan untuk menolak kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ), KBM STEI SEBI, dan Politeknik Negeri Media Kreatif di samping Patung Arjuna Wijaya menunjukkan berbagai aspirasi dan tuntutan penolakan, dalam salah satu posternya berbunyi “Utangmu urusanmu. Utang negara ya urusanmu”.
Penolakan tidak hanya datang dari mahasiswa, namun juga dari para ekonom, para pedagang hingga buruh. Berdasarkan kajian LPEM FEB UI dalam Seri Analisis Makro Ekonomi Indonesia Economic Outlook 2025 disebutkan bahwa PPN dapat berisiko memperburuk tekanan inflasi.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman mengatakan, kenaikan PPN ini akan berdampak pada harga produk makanan dan minuman (mamin) olahan yang harus dibayar konsumen. Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, memberikan ancaman bahwa buruh akan menggelar aksi mogok kerja nasional jika pemerintah tetap menaikkan PPN.
Implikasi Sistem Kapitalisme
Pajak merupakan salah satu sumber utama pemasukan negara dalam sistem Kapitalisme. Karena itu pajak adalah satu keniscayaan, demikian pula kenaikan besaran pajak dan beragam jenis pungutan pajak.
Di Indonesia, jika dihitung dalam persentase, pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Jenis pajak yang dipungut antara lain Pendapatan PPH, Pendapatan Cukai, Pendapatan Bea Masuk dan Keluar, Pendapatan PBB dan pendapatan pajak Lainnya (OCBC, 2/08/2023).
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Pajak.go.id).
Ketika pajak menjadi sumber pendapatan negara, maka hakikatnya rakyat membiayai sendiri kebutuhannya akan berbagai layanan yang diperlukan. Artinya, negara tidak berperan sebagai pengurus atau pelayan rakyat melainkan hanya sebagai pengelola uang rakyat dan pembuat kebijakan publik semata. Kebijakan yang dikeluarkan pun tidak memihak suara rakyat, PPN 12% tetap disahkan meskipun kaum buruh sampai akademisi menolak kebijakan kenaikan PPN ini.
Pemungutan pajak jelas menyengsarakan, karena pungutan itu tidak memandang kondisi rakyat yang memiliki penghasilan rendah. Gaji rata-rata hanya Rp1,7 juta per bulan. Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka masih di kisaran 4,91 juta orang. Kemudian dari 144,64 juta orang yang bekerja, sebagian besar atau 57,94 persen bekerja di sektor informal. Jumlahnya mencapai 83,83 juta orang.
Mirisnya lagi, banyak kebijakan pajak yang memberikan keringanan pada para pengusaha, seperti tax holiday dan tax allowance dengan alasan untuk meningkatkan investasi pengusaha bermodal besar. Asumsinya investasi akan membuka lapangan kerja dan bermanfaat untuk rakyat. Padahal faktanya tidak seperti itu. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, penciptaan lapangan kerja formal di Indonesia tidak sebesar realisasi investasi.
Pajak dalam Pandangan Islam
Islam memandang pajak (dharibah)bukan sebagai pendapatan utama, melainkan sebagai alternatif terakhir sumber pendapatan negara, itu pun hanya dalam kondisi tertentu, dan hanya pada kalangan tertentu.
Dalam buku Mengenal Sistem Islam dari A-Z karangan Jalal Al-Ansari, dituliskan bahwa Islam mempunyai sistem pemasukan dana (dari masyarakat) yang khas, yang tidak diberlakukan terhadap orang-orang miskin. Hanya ada tiga macam pungutan tetap yang dibebankan kepada orang-orang yang mampu membayar, yaitu jizyah, ‘usyur dan kharaj. Sehingga tidak ada Pajak Penghasilan, tidak ada Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak-pajak lainnya.
Selain itu, Islam memiliki sumber pendapatan yang banyak dan beragam. Sistem ekonomi Islam memandang harta dalam tiga kepemilikan yang masing-masing memiliki jalur pemasukan dan pengeluaran yang tidak boleh diganggu-gugat.
Pertama, kepemilikan individu. Meliputi hasil kerja termasuk harta bergerak atau tidak bergerak, warisan, hadiah, sedekah, dsb. Dimana seluruh harta ini 100% milik individu, negara tidak bisa mengintervensi dengan jenis pajak apapun kecuali dalam kondisi kas negara (baitul mal) benar-benar kosong, lain hal dengan zakat.
Kedua, kepemilikan umum. Ialah berbagai komoditas yang diperuntukkan untuk seluruh rakyat, seperti air, barang tambang, jalan-jalan umum, dsb. Komoditas seperti tambang akan dikelola oleh negara yang seluruh hasilnya diberikan kepada rakyat, bukan diserahkan kepada pihak swasta untuk dikelola dan dijual kepada rakyat.
Ketiga, kepemilikan negara, diantaranya adalah fa’i, ghanimah, khumus, rikaz. Yang nantinya akan dikelola negara untuk melakukan pembangunan fasilitas umum; membayar upah bagi pegawai, penguasa dan tentara; dsb.
Dengan sistem ekonomi Islam di bawah kepemimpinan Islam, niscaya individu-individu rakyat akan mencapai kesejahteraan, mereka tidak akan merasakan peliknya bekerja untuk mencukupi kebutuhan primer, begitu pula dengan penarikan pajak akan sulit ditemui faktanya. Karena khalifah dalam Islam akan mengurusi mereka sebagaimana penggembala yang mengurusi gembalaannya. (*)
Wallahu a’lam bishawab.
Penulis: Niswatul Mukminah (Aktivis Muslimah)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
