MAKASSAR—Tekanan inflasi gabungan 5 Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sulsel melambat. Kelima kota IHK itu masing-masing Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare dan Palopo.
Pada April 2023, gabungan 5 Kota IHK mengalami inflasi 0,20% (mtm). Angka itu lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,75% (mtm) dan dibandingkan nasional yang mengalami inflasi 0,33% (mtm).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan Causa Iman Karana mengatakan, secara tahunan inflasi gabungan 5 kota IHK di Sulsel tercatat 4,81% (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,86% (yoy).
“Berdasarkan kelompok komoditas, inflasi gabungan di lima kota itu didorong oleh Kelompok Transportasi sebesar 0,88 persen. Juga disusul kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesae 0,77 persen serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya sebesae 0,44 persen,” kata CIK, sapaan akrab Causa Iman Karana dalam Taklimat Media di Makassar, Kamis (04/05/2023).
Secara spasial, 5 kota penghitung IHK di Sulsel pada April 2023 seluruhnya mengalami inflasi yang melandai dibandingkan bulan Maret 2023.
Inflasi tertinggi tercatat di Kota Palopo sebesar 0,31 persen secara (mtm). Kemudian terendah di Kabupaten Bulukumba sebesar 0,19 persen (mtm). Kota Makassar, sebagai kota penghitung inflasi dengan bobot konsumsi tertinggi di Sulsel, mengalami inflasi 0,20% (mtm).
Sementara Mei 2023 maupun triwulan II 2023, inflasi diperkirakan terus melandai seiring dengan normalisasi permintaan masyarakat dan upaya pengendalian inflasi yang terus dilakukan.
“Namun demikian, terdapat beberapa risiko inflasi yang perlu mendapatkan perhatian, seperti dampak kebijakan kenaikan tarif cukai rokok 2023 di awal tahun. Nampak kenaikan UMP 2023 yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dan risiko El-Nino selama tahun 2023,” jelas CIK.
Kedepan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus melanjutkan upaya pengendalian inflasi, khususnya untuk mengantisipasi dampak El Nino, melalui koridor keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, termasuk gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP).
“Seluruh upaya pengendalian inflasi dilakukan sesuai dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024. Akselerasi perbaikan struktural dengan mendorong adopsi digital untuk stabilitas inflasi dan pemulihan ekonomi Provinsi Sulsel,” tutupnya. (*)
