OPINI – Kabar mengejutkan datang di dunia kesehatan, di tengah masa pandemi virus corona (Covid-19). Dikabarkan, iuran BPJS Kesehatan kembali naik pada tahun ini.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kebijakan naiknya iuran BPJS Kesehatan tersebut ditekan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020).

Pada akhir Desember 2019, iuran BPJS dinaikkan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Namun, per 1 April 2020 dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020.

Lalu sekarang, di tengah pandemi corona, Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pada Pasal 34 Perpres tersebut, kenaikan iuran terjadi pada Kelas I dan Kelas II mandiri. Hal itu akan dimulai pada Juli 2020. (tribunnews.com, 13/05/2020)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Untuk Kelas I dan II berlaku mulai 1 Juli 2020 mendatang, sedangkan kenaikan untuk kelas III baru akan berlaku tahun 2021.

Keputusan itu mendapat kritikan dari berbagai pihak karena diputuskan saat daya beli sedang turun imbas virus Corona (COVID-19). Jokowi sendiri mengakui jika ada penurunan daya beli di masyarakat.

“Saya lihat laporan dari BPS bulan April bahan pangan justru mengalami deflasi sebesar 0,13%, ini ada indikasi penurunan permintaan bahan-bahan pangan artinya daya beli masyarakat menurun,” tuturnya saat membuka rapat terbatas virtual, Rabu (13/5/2020).

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai kebijakan menaikkan iuran di tengah kondisi seperti ini malah semakin membuat daya beli menurun. (detik.com, 14/05/2020)

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana mengatakan, Presiden Joko Widodo menegaskan ketidakberpihakannya kepada masyarakat kecil saat memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

“Kenaikan itu akan semakin memperburuk kesejahteraan rakyat kecil di tengah pandemi Covid-19. Alih-alih memperbaiki dan memperkuat keterjangkauan layanan BPJS bagi rakyat kecil, presiden justru semakin membebankan rakyat dengan kenaikan iuran BPJS,” ujar Arif sebagaimana dikutip dari keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (15/5/2020).

Padahal, menurut dia, hilangnya mata pencaharian bagi rakyat kecil banyak terjadi di tengah pandemi ini.

Menurut Arif, sikap Presiden Jokowi ini menambah daftar buruk kebijakan Presiden yang tidak berpihak pada rakyat kecil di tengah Pandemi Covid-19.

“Setelah sebelumnya program kartu pra kerja yang tidak tepat sasaran, lemahnya perlindungan buruh dari PHK hingga pengajuan RUU bermasalah seperti RUU Cipta Kerja dan pengesahan UU Minerba yang hanya menguntungkan pengusaha dan elite politik tertentu,” papar dia.

Selain itu, LBH Jakarta menilai, Presiden Jokowi mengabaikan kewajiban negara menjamin hak kesehatan warga. (kompas.com, 15/05/2020).

Masalah ekonomi di tanah air selalu menjadi masalah yang tidak habis-habisnya dibahas, bahkan sejak menjelang awal tahun 2020 hingga saat ini di tengah pandemi.

Dari fakta yang ada tentang kebijakan pemerintah Jokowi di bidang infrastruktur dan pelayanan serta sistem penggajian para guru menjadi penguat fakta bahwa rezim neolib memang telah gagal membawa rakyat Indonesia menuju masyarakat sejahtera. Sekalipun ada rekomendasi-rekomendasi solusi atas kritik itu.

Ketika para pekerja tanah air digaji dengan upah yang sedikit, disisi lain pemerintah malah membuka pintu untuk para pekerja asing.

Tak hanya itu, sumber pendapatan negarapun berkurang saat asset dan kekayaan negara banyak dikuasai asing, membuat sumber pendapatan negara berkurang.

Sehingga pembangunan dan pelayanan bersumber dari utang dan investasi. Berubahlah infrastruktur dan pelayanan menjadi sangat mahal.

Sedangkan pendapatan masyarakat tetap. Alhasil masyarakat akan lebih fokus ke hal yang jauh lebih mendesak saja, yaitu pendidikan dan kesehatan, itu pun juga kelimpungan masyarakat dengan naiknya tarif BPJS.

Begitulah, setelah kebijakan untuk mengesahkan UU Cilaka, ingin mendatangkan TKA China, kini mereka berulah kembali dengan kebijakan untuk menaikkan BPJS yang lagi-lagi rakyat menjadi korbannya. Bukti nyata bahwa pemerintah telah ingkar janji

Dari fakta yang ada, telah tampak jelas akar masalah dari semua problem saat ini adalah diterapkannya sistem kapitalis sekuler, yang menjadikan kepentingan pribadi menjadi nomor satu dan kepuasan pribadi menjadi tujuan hidupnya.

Hanya orang-orang pemilik modal sajalah yang dapat bertahan hidup di dalam sistem ini. Sampai pendidikan bahkan kesehatan pun harus dibeli dengan harga yang cukup besar.

Perbedaan mencolok sangat terlihat, pada masa sistem pemerintahan Islam ketika menguasai dunia selama 13 abad.

Yang selalu berorientasi menjamin terpenuhi kebutuhan dasar rakyat per individu dan memberi peluang masuknya asing baik permodalan maupun orang dengan pertimbangan kebolehan syariat dan kemaslahatan rakyat, bukan malah merugikan kemaslahatan rakyat.

Bahkan banyak fasilitas yang diberikan oleh Negara secara gratis seperti pendidikan dan fasilitas kesehatan bagi masyarakatnya.

Hal itu dikarenakan dalam sistem Islam negara mengoptimalkan anugerah dari Allah SWT berupa kekayaan alam, dan mengelolanya dengan cara yang benar.

Sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat dengan memberikan fasilitas secara gratis untuk menjunjung kesejahteraan mereka.

Para pekerja pun dalam sistem Islam digaji dengan sangat layak tidak seperti sistem saat ini.

Penentuan upah buruh dalam Islam memang bukan dengan pematokan standar minimum sebagaimana mekanisme UMR saat ini.

Namun kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan karena Negara bertanggung jawab menjamin layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan secara berkualitas dan gratis.

Begitu pula pemenuhan hajat air, energi/listrik dan bbm, jalan dan transportasi tidak akan di kapitalisasi sebagaimana saat ini.

Untuk itu, negara ini perlu sebuah revolusi kebijakan yang mengembalikan harta rakyat, menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat, dan mengembalikan mata uang yang dipegang masyarakat bernilai tinggi dan stabil.

Dari adanya sejarah Islam tersebut dan fakta dimana sistem saat ini yang tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat, maka seharusnya menjadi tamparan keras bagi kita semua untuk kembali menegakkan syariat Allah diatas muka bumi ini.

Agar keadilan dan kesejahteraan yang kita damba-dambakan selama ini dapat terwujud.

Sehingga penting menyadarkan umat, bahwa kesejahteraan tidak mungkin diwujudkan jika tetap mengukuhi sistem yang menjadi akar masalahnya, yakni sistem kapitalisme neoliberal yang tegak diatas asas sekulerisme dan pilar-pilar rapuh seperti prinsip liberalisasi ekonomi, ekonomi non ril, investasi asing, dan sebagainya. Wallahu a’lam bish shawab.

Penulis: Febri Ayu Irawati (Mahasiswi Unismuh Makassar)