Bupati MYL Bagikan 300 Sertifikat di Balocci Baru
Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL) membagikan 300 sertifikat tanah di kantor kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Senin (11/10/2021).

PANGKEP—Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL) membagikan 300 sertifikat tanah di kantor kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Senin (11/10/2021).

Dalam sambutannya sesaat sebelum melaksanakan pembagian sertifikat gratis secara simbolis, MYL mengatakan, dengan pembagian sertifikat tersebut, akan memberikan kekuatan hukum kepada masyarakat sebagai pemilik sah.

“Dengan adanya sertifikat, salah satu gunanya itu menghindari konflik di masa yang akan datang. Dengan adanya sertifikat ini, kekuatan hukumnya kuat sebagai alas hak kepemilikan,” katanya.

Bupati MYL Bagikan 300 Sertifikat di Balocci Baru
Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL) membagikan 300 sertifikat tanah di kantor kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Senin (11/10/2021).

Kepala BPN Pangkep St. Aminah melalui Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Pangkep, Hj. Suryani mengatakan, sertifikat yang dibagikan ini merupakan program redistribusi tanah objek reforma agraria.

“Ini program pemerintah, bantuan dari pusat di khususkan untuk petani,” ungkap Suryani.

Lebih lanjut Suryani menjelaskan, bahwa di Tahun 2021 Kabupaten Pangkep mendapat jatah 1200 sertifikat, dengan alokasi Desa Gentung sebanyak 150 bidang, Desa Kassiloe sebanyak 300 bidang, Desa Taraweang 300 bidang, Desa Tabo-tabo sebanyak 150 bidang dan kelurahan Balocci Baru 300 bidang.

“Diharapkan, dengan adanya sertifikat ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Khususnya kerjasama dengan perbankan untuk permodalan,” tambahnya.

Camat Balocci, Zaenal Sanusi menyampaikan terima kasih kepada BPN Pangkep yang telah menfasilitasi sertifikat untuk warganya. Kedepan, ia berharap Balocci tetap mendapat bantuan program seperti ini guna meringankan beban masyarakat.

“Target kami, kalau bisa seluruh bidang tanah milik masyarakat memiliki kejelasan status. Dengan adanya sertifikat ini, bisa menghindari konflik pertanahan,” tutur Zaenal. (Tim)