OPINI—Beberapa waktu lalu, Pondok Pesantren Ash-Shalihin Gowa bersama Sekolah Kristen Elim Makassar mengadakan kegiatan bertajuk “Kunjungan Persahabatan Antar Agama: Muda Rukun” pada Kamis (11/9/2025). Acara ini digagas oleh Institut Leimena dan Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) dengan klaim sebagai upaya menanamkan kerukunan antarumat beragama sejak usia dini (Tribun Makassar, 11/9/2025).
Sekilas, agenda tersebut tampak penuh nilai kebaikan. Namun, jika dikaji lebih dalam, dialog lintas agama semacam ini sesungguhnya menyimpan potensi bahaya. Atas nama toleransi dan kerukunan, generasi Muslim diarahkan pada konsep pluralisme yang menempatkan semua agama pada posisi setara. Dampaknya, keyakinan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai Allah berisiko terkikis, sehingga lahir generasi yang lemah identitas keagamaannya.
Islam sendiri telah memberikan garis tegas dalam perkara akidah. Allah SWT berfirman :
“Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah Kami beri Kitab sebelum kamu, lalu mereka menjadikan agamanya bercerai-berai dan menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka.” (QS. Ar-Rum: 31-32).
Rasulullah ﷺ pun bersabda: “Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.” (HR. Abu Dawud).
Para ulama klasik menegaskan hal serupa. Ibn Taymiyyah dalam Iqtidha’ al-Shirath al-Mustaqim menulis bahwa menyerupai kaum non-Muslim dalam perayaan atau tradisi mereka dapat menumbuhkan kecintaan dan loyalitas yang berujung pada hilangnya batas perbedaan agama.
Sementara Imam al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin menegaskan, ikut serta dalam perayaan orang kafir hukumnya haram karena mengandung kerelaan terhadap kekufuran, dan ridha pada kekufuran adalah kekufuran itu sendiri.
Dari sini jelas, toleransi dalam Islam bukan berarti mencampurkan keyakinan, melainkan menghormati pemeluk agama lain tanpa mengorbankan akidah.
Masalah muncul ketika lembaga pendidikan justru dijadikan sarana menormalisasi pluralisme. Anak-anak sejak dini dibiasakan dengan pandangan bahwa agama hanyalah pilihan relatif, bukan kebenaran mutlak.
Pandangan ini kontras dengan pesan Fika Komara dalam bukunya Geopolitik Ibu (2020). Ia menegaskan bahwa seorang ibu Muslimah harus menanamkan cita-cita besar kepada anak-anaknya agar hidup dengan Islam dan berjuang menegakkannya. Artinya, pendidikan generasi semestinya berlandaskan Islam kaffah.
Sejarah Islam juga membuktikan hal itu. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam hidup berdampingan dengan non-Muslim di Syam dan Madinah. Non-Muslim dijamin keamanan jiwa serta harta, namun umat Islam tetap dilarang mengikuti ritual agama lain. Dengan demikian, akidah terjaga sementara interaksi sosial tetap harmonis.
Sayangnya, sistem sekuler hari ini justru mendorong program moderasi beragama dan pluralisme ke dalam institusi pendidikan, termasuk pesantren. Akibatnya, generasi Muslim makin jauh dari pemahaman Islam kaffah.
Padahal, perlindungan sejati hanya mungkin terwujud ketika syariat Islam dijalankan secara menyeluruh melalui sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem itu, generasi tidak hanya terlindungi dari pemikiran menyimpang, tetapi juga dibentuk menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan siap memperjuangkan Islam.
Dialog lintas agama mungkin tampak indah, tetapi sesungguhnya menyimpan ancaman serius: memudarnya akidah generasi Muslim. Oleh karena itu, solusi hakiki adalah kembali kepada Islam kaffah, menjadikan syariat sebagai dasar kehidupan. Dengan demikian, tercipta harmoni yang benar-benar nyata, bukan sekadar ilusi. (*)
Penulis: Iin Ummu Intishar (Ibu dan Pemerhati Generasi Rabbani)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
