OPINI—Pembelajaran Tatap Muka (PTM) rencananya akan digelar per Juli tahun ini. Wacana ini sontak menuai pro kontra berbagai pihak, tak terkecuali Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar. Pun, sebagian masyarakat was-was atas keputusan ini. Pasalnya, di beberapa daerah muncul varian baru Covid-19. Tentu hal ini membuat kekhawatiran, tersebab mutasi virus corona SARS-Cov-19 ini memiliki daya tular lebih cepat.

Seperti yang telah dikonfirmasi dari Kementerian Kesehatan bahwa ada tiga varian baru virus corona yang telah masuk ke Indonesia. Ketiganya di antaranya berasal dari Inggris yang disebut varian B.1.1.7, varian B.1.351 dari Afrika Selatan dan varian Covid-19 India yang dikenal sebagai B.1.617 (kompas.com. 21/5/2021).

Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar, sekolah masih dianggap rawan sebagai lokasi penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, IDI berharap kegiatan belajar tatap muka di Makassar perlu dipertimbangkan lagi.

Lebih lanjut, Ketua IDI Makassar, Siswanto Wahab mengatakan bahwa idealnya guru dan peserta didik harus selesai divaksin baru boleh dikaji soal pembukaan tatap muka langsung. Jika belum, IDI Makassar tidak menyetujui kegiatan tatap muka digelar, baik secara terbatas atau tidak terbatas (news.detik.com, 8/6/2021).

Berbagai realitas yang terjadi, tidak bisa dipandang sebelah mata. Adanya varian baru  Covid-19 dan analisis para pakar di bidangnya, penting untuk menjadi evaluasi bersama. Tarik ulur kebijakan selama pandemi masuk ke negeri ini, membuat rakyat makin bingung. Akibatnya, distrust rakyat tak bisa dielakkan. Wajarlah ketika penguasa mengeluarkan kebijakan baru, masyarakat menjadi acuh dan menimbulkan polemik berkepanjangan.

Paradoks Kebijakan di Sistem Sekuler Kapitalis

Pandemi yang sudah setahun lebih mendera negeri ini, belum terlihat tanda-tanda akan usai. Wacana PTM secara terbatas per Juli tahun ini, juga sedang dipersiapkan instrumennya dari usia SD sampai SMA. Selanjutnya, salah satu indikator yang juga memegang peranan penting adalah wajibnya vaksinasi para guru selain kesiapan sekolah dengan prokes-nya. Walau, belum ada kejelasan tentang teknis PTM nantinya, tetapi usaha ke arah tesebut sudah mulai dilakukan.

Kekhawatiran beberapa pihak terkait PTM, termasuk IDI Makassar memang sangat beralasan. Mobilitas anak didik tak bisa dipastikan aman, terlebih bagi yang menggunakan angkutan umum ke dan dari sekolah. Interaksi selama dalam perjalanan sangat memungkinkan terjadi penularan Covid-19. Sudah menjadi rahasia umum, kedisplinan masyarakat Indonesia masih kurang. Jangankan anak-anak, orang dewasa saja masih banyak yang tidak patuh pada prokes.

Paradoks kebijakan sudah terlalu banyak disuguhkan rezim saat ini. Misal, kebijakan pelarangan mudik lebaran yang baru saja berlalu. Hal tersebut menuai polemik karena pada saat yang sama, TKA melenggang dalam jumlah yang cukup besar di beberapa daerah. Begitupun terkait kebolehan pembukaan tempat-tempat wisata, saat pembatasan kerumunan atau keramaian. Paling heboh dan sampai saat ini masih berlangsung adalah kasus seorang ulama terkait kerumunan. Sungguh ironi.

Kesemua fakta yang terus dipertontonkan penguasa, membuat rakyat makin tak percaya. Belum lagi kondisi ekonomi yang tak jelas arahnya. Resesi ekonomi dan utang negara per akhir Maret 2021 sudah mencapai kisaran Rp6.445,07 triliun dan banyaknya kasus korupsi yang menjerat para tikus berdasi. Selain itu, kasus Covid-19 yang sudah bermutasi di beberapa wilayah, makin menambah kesengsaraan rakyat. Kondisi ini mempertegas bahwa negeri ini sedang sakit parah.

Sistem sekuler kapitalis yang diemban negeri ini diduga kuat sebagai penyebab kesemrawutan. Adanya pemisahan agama dari kehidupan membuat para pelaku kemaksiatan, berbuat semaunya tanpa berpikir panjang. Diperparah dengan sistem ekonomi berbasis ribawi, menghalalkan segala cara demi meraup untung sebesar-besarnya. Hasilnya dapat kita indera, kerusakan hampir terjadi di semua lini kehidupan. Tak terkecuali di sektor pendidikan dan kesehatan. Inilah buah sistem rusak dan merusak.

Solusi Hakiki

Jika kita menengok sejarah hampir 14 abad yang silam, akan ditemui kegemilangan peradaban yang tak ada duanya. Menggunakan aturan dari Sang Pencipta, sehingga terwujud kesejahteraan hidup bagi semua. Negara sebagai periayah seluruh urusan rakyatnya, menjadikan setiap individu patuh terhadap penguasa.

Terkait kebijakan pada sektor pendidikan di saat pandemi, negara tentu memprioritaskan kesehatan rakyat di atas segala-galanya. Hal ini karena perkara kesehatan adalah termasuk kebutuhan dasar publik yang wajib dipenuhi oleh negara, selain pendidikan dan keamanan. Negara akan men-support penuh, agar kesehatan benar-benar menjadi hal pokok yang harus dimaksimalkan pengurusannya. Sebab dalam Islam, menghilangkan satu jiwa tanpa alasan syari adalah termasuk dosa besar.

Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah: 32, yang artinya: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

Tak diragukan lagi bahwa aturan yang berasal dari Allah SWT. adalah aturan yang harus diterapkan oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dzat yang paling tahu apa yang terbaik untuk makhluk-Nya. Oleh karena itu, jika ingin hidup berkah di dunia dan di akhirat, saatnya mengambil satu-satunya solusi hakiki yakni kembali kepada aturan Sang Khalik.  Wallahualam bis Showab. (*)

Penulis: Dr. Suryani Syahrir, ST, MT (Dosen dan Pemerhati Generasi)

*********************

Dislclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.