MAKASSAR—Keberadaan Kecamatan Kepulauan Sangkarang dengan 3 kelurahan yang dibawahinya yang berada di kawasan pulau-pulau, Pemerintah Kota Makassar perlu segera mempersiapkan sarana penanganan bencana di kawasan tersebut, salah satunya dengan membangun Carester Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kota Makassar.
Melihat kota Makassar yang cukup luas dan ada kecamatan yang memang memiliki kelurahan yang terletak di pulau pulau, maka pemerintah kota Makassar mempersiapkan penanganan bencana di tengah kecamatan yang terletak di pulau itu. Salah satunya membangun Care Emergency Center (Carester) BPBD di wilayah tersebut.
Dalam upayanya mendorong percepatan penyiapan lahan lokasi calon pembangunan carester tersebut, Dinas Pertanahan Kota Makassar telah melakukan pengukuran dan pematokan lahan seluas 600 Meter persegi yang terletak tepat didepan kantor Lurah Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Senin (29/5/2023).
Menurut Kepala Bidang Penanganan Masalah Tanah dan Pengamanan Dinas Pertanahan Kota Makassar, Din Hajad Kurniawan, dipilihnya Pulau Barrang Caddi sebagai lokasi pembangunan carester dikarenakan posisi pulau tersebut sangat strategis dan terletak diantara dua pulau lain di wilayah Kecamatan Sangkarang, sehingga memudahkan sebagai lokasi bantuan bencana di tengah laut.
Lebih Lanjut Din Hajad menuturkan, bahwa Lokasi Carester yang rencana pembangunannya telah diproses ULP Kota Makassar itu akan dijadikan tempat Tim SAR, salah satunya sebagai tempat parkir Speed Boat Tim SAR BPBD Kota Makassar.
“Selama ini kapal atau speed boat BPBD disimpan di Popsa dengan cara sewa. Jika sudah diletakkan di pulau Barrang Caddi setelah pembangunan Carester itu maka hal itu pastinya meringankan biaya parkir kapal atau speedboat BPBD dan mempermudah pertolongan pertama jika ada kejadian musibah di tengah laut, misalnya ada kecelakaan kapal nelayan dapat segera dibantu TIM BPBD,” jelas Din Hajad.
Pelaksanaan Pengukuran dan pematokkan yang dilakukan oleh Tima Dinas Pertanahan ini lanjut Din Hajad merupakan upaya membantu pemerintah kKecamatan untuk dapat segera menerbitkan surat penguasaan fisik yang merupakan syarat diprosesnya Hak Pakai Tanah oleh pihak BPN Kota Makassar. (*/4dv)
