JAKARTA—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
Raihan empat tahun berturut-turut itu diikuti pesan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor agar seluruh jajaran tidak berpuas diri dan tetap menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Afriansyah Noor mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dalam mengelola keuangan negara secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, opini WTP bukan hanya penilaian administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab.
“Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab,” ujar Afriansyah.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Meski kembali meraih opini WTP, Afriansyah menegaskan Kemnaker tidak akan berpuas diri. Kemnaker akan memperketat sistem pengendalian internal, mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK, serta membenahi administrasi barang milik negara di setiap unit kerja guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Ia berharap raihan opini WTP dapat memacu seluruh jajaran untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
“Saya berharap perolehan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Akhsanul Khaq meminta seluruh kementerian dan lembaga menjaga akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
“Kementerian dan lembaga harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.
Akhsanul juga meminta kementerian dan lembaga konsisten menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berkelanjutan.
“Tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi pemeriksaan adalah bagian krusial dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” katanya. (*)
