Fitriah Target 21 Kabupaten Kota di Sulsel Raih APE  Tahun Ini
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3A-Dalduk KB) Provinsi Sulawesi Selatan Dr. dr. Hj. Fitriah Zainuddin, M.Kes dalam Webinar Pengarus Utamaan Gender (PUG) oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kamis, 29 Juli 2021.

MAKASSAR—Sebanyak 21 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan di targetkan akan meraih Anugerah Parahita Ekapraya atau APE. APE adalah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah di Indonesia, dalam pencapaian Pengarus Utamaan Gender (PUG).

Target dengan keyakinan yang cukup tinggi itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3A-Dalduk KB) Provinsi Sulawesi Selatan Dr. dr. Hj. Fitriah Zainuddin, M.Kes dalam Webinar Pengarus Utamaan Gender (PUG) oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kamis, 29 Juli 2021.

Rasa percaya diri dari Dinas P3A Dalduk KB ini bukan tanpa alasan. Sejak Provinsi Sulsel mendapat predikat tertinggi yaitu Mentor APE Tahun 2018, berbagai upaya dilakukan untuk sasaran program di tingkat Kabupaten Kota, untuk meraih penghargaan yang sama. Upaya yang dilakukan Fitriah bersama tim P3A-Dalduk KB, setidaknya ada beberapa program penting dan optimis, seperti meningkatkan kinerja Kelompok Kerja (Pokja) PUG Sulsel.

Tim ini, menurut Fitriah, memiliki komitmen, tekad dan usaha yang kuat melibatkan semua pihak yang kompeten termasuk Perguruan Tinggi, Lembaga Masyarakat, Media dan Dunia Usaha. Hasilnya, “Kita sudah dapat merasakan wangi pengarus utamaan gender sudah mulai semerbak di Sulsel hingga kabupaten kota” papar Fitriah.

Terbukti pencapaian APE, 24 kabupaten kota menunjukkan kenaikan penilaian prasyarat APE, setiap evaluasi dilakukan. Tahun 2020 lalu, 15 kabupaten kota masuk sebagai nominator APE, namun terjadi kenaikan sebanyak 21 kabupaten Kota saat dilakukan  verifikasi lapangan. “87, 5 persen dari total jumlah kabupaten/kota di Sulsel” jelasnya.

Yang membuat terpenuhinya prasayarat APE ini menurut Fitriah, salah satunya adalah terbitnya peraturan daerah perspektif PUG sebanyak 21 Kabupaten Kota, 3 lainnya sudah terbit dalam tahap peraturan bupati. “Untuk mempercepat dan mencapai di tingkat peraturan, kami melibatkan diri dalam aspek kordinasi dan advokasi kepada kepala daerah,” ungkapnya.

Di tengah minimnya anggaran untuk tahun ini, tidak lantas membuat patah semangat untuk meningkatkan kinerja PUG. Fitriah menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Sulsel 2018-2023, PUG juga menjadi muatan utama, dimana kata kunci Inklusif, adalah acuan pemberdayaan perempuan ditingkatkan semaksimal mungkin dengan mengatasi semua kendala, termasuk anggaran.

Terdapat 4 misi yang mencerminkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender, yaitu misi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Penjelasan ketiga misi ini dalam dokumen RPJMD dengan jelas menyebutkan pelayanan yang responsif dan inklusif, menjangkau pelosok dan terisolir, serta membuka akses tanpa hambatan bagi seluruh warga.

Karena itu, pihaknya menurut Fitriah dalam pendampingan kepada 24 Kabupaten/Kota dibagi kedalam beberapa wilayah secara regional dimana setiap wilayah dikumpulkan 3 sampai 5 kabupaten/kota berbeda yang perolehan APEnya juga berbeda yaitu non APE, APE sedang dan APE kategori baik/tinggi.

Fitriah Target 21 Kabupaten Kota di Sulsel Raih APE  Tahun Ini
Webinar Pengarus Utamaan Gender (PUG) oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kamis, 29 Juli 2021.

Hal ini dilakukan sebagai strategi sehingga kabupaten yang belum mendapatkan APE dapat termotivasi dan bisa saling sharing pengalaman tentang model-model pelaksanaan PUG di kabupaten/kota yang sudah baik dalam implementasi PUG. Pendampingan ini dihadiri oleh seluruh OPD sektoral kabupaten/kota sehingga sangat membantu bagi kabupaten/kota yang cukup sering melakukan mutasi dan rotasi pegawai karena senantiasa mendapatkan penguatan dari provinsi.

Selanjutnya, pembukaan akses untuk informasi, pengaduan serta pemulihan PUG Dinas P3A-Dalduk KB juga sudah menyediakan platform website, Data dan informasi gender dan anak, yang disajikan secara terpilah menurut jenis kelamin dan umur, menjadi faktor penting terselenggaranya PUG di daerah.

Karena data terpilah akan memberikan informasi kesenjangan gender di suatu wilayah di seluruh bidang pembangunan, Pengembangan aplikasi SIGA atau Sistem Informasi Gender dan Anak, dibawah koordinasi Dinas P3ADalduk-KB provinsi.

Melalui aplikasi berbasis website ini, seluruh masyarakat dapat mengakses data terpilah gender dan anak yang terintegrasi dengan layanan Puspaga dan Pengaduan UPT PPA online. (*/4dr3)