Advertisement - Scroll ke atas
  • Media Sulsel
  • Universitas Dipa Makassar
Makassar

Fraksi Mulia DPRD Makassar Minta Pemkot Tunda Lelang Proyek Fisik 2025 Demi Efektivitas Pembangunan

368
×

Fraksi Mulia DPRD Makassar Minta Pemkot Tunda Lelang Proyek Fisik 2025 Demi Efektivitas Pembangunan

Sebarkan artikel ini
Fraksi Mulia DPRD Makassar Minta Pemkot Tunda Lelang Proyek Fisik 2025 Demi Efektivitas Pembangunan
Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk menunda lelang kegiatan fisik tahun anggaran 2025.
  • Pascasarjana Undipa Makassar
  • Pemprov Sulsel
  • PDAM Makassar

MAKASSAR—Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk menunda lelang kegiatan fisik tahun anggaran 2025. Imbauan ini bertujuan memastikan program pembangunan selaras dengan visi dan misi Wali Kota terpilih pasca-Pilkada 2024. Penundaan ini dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi anggaran.

Ketua Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tertanggal 11 Desember 2024. SE tersebut menginstruksikan pemerintah daerah untuk menunda lelang proyek fisik yang belum mendesak hingga kepala daerah terpilih resmi menjabat.

Advertisement
Scroll untuk melanjutkan

“Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo,” ujar Ray Suryadi Arsyad, Jumat (17/1/2025).

Ia menambahkan, penundaan ini penting agar transisi pemerintahan berjalan maksimal dan efektivitas program pembangunan lebih terjamin untuk kepentingan masyarakat.

Senada dengan Ray, Bendahara Fraksi Mulia yang juga Anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura, Muchlis Misbah, mendukung penuh imbauan penundaan lelang ini.

Menurutnya, Pilkada 2024 merupakan momentum penting bagi warga Makassar untuk menentukan arah masa depan kota. Oleh karena itu, penting untuk menghormati proses transisi pemerintahan demi keberlanjutan pembangunan yang terarah.

Muchlis, yang juga anggota Komisi D DPRD Makassar, menegaskan bahwa pelaksanaan proyek fisik yang tidak sejalan dengan visi kepala daerah baru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi anggaran.

“Biarkan Wali Kota terpilih yang menentukan arah pembangunan Makassar berikutnya. Ini agar program yang dijalankan betul-betul mencerminkan visi pemimpin baru,” tegasnya.

Ia berharap dengan ditundanya lelang, pemerintah transisi dapat mempersiapkan langkah strategis untuk mendukung pemerintahan Wali Kota Makassar yang baru. (*/4dv)

error: Content is protected !!