MEDIASULSEL.com – Peraturan Daerah (Peda) Kab Gowa mengenai wajib belajar yang sudah dicanangkan sejak tahun 2010 menarik perhatian anggota DPRD Provinsi Sulsel. Kondisi ini terlihat ketika Kabupaten Gowa dipilih sebagai lokus kunjungan Pansus DPRD Provinsi Sulsel yang sedang menggodok Ranperda Wajib Belajar 12 Tahun.
“Baru Pemda Gowa yang memiliki Perda seperti ini sehingga tim kami datang ke Gowa untuk mendapatkan penjelasan sebagai guide kami sekaligus mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam Ranperda Wajib Belajar,” urai Ketua Rombongan Pansus Ranperda Pendidikan Hj. Rusni Kasman ketika diterima secara resmi di Baruga Karaeng Pattingalloang Jumat ( 14/10).
Kehadiran Pansus DPRD Sulsel ini diterima langsung oleh Sekretaris Kabupaten Gowa, H. Muchlis. Bersama pimpinan SKPD Dinas Pendidikan dan Dinas Kehutanan Kab Gowa.
Sekda Gowa, menyambut hangat kedatangan rombongan Pansus ini. Menurutnya Perda No 10 tahun 2009 tentang Wajib Belajar merupakan kelanjutan dari Perda Pendidikan Gratis No 4 tahun 2008.
“Gowa memiliki Ranperda perda pendidikan gratis membuka akses seluruh siswa usia Wajib belajar untuk masuk bersekolah menerima layanan proses belajar mengajar. Tidak cukup dengan itu maka dibuat Perda Wajib belajar terkandung sanksi jika ortu memiliki ortu yang tidak menyekolahkan anaknya ada sanksi kurungan badan atau denda. Sampai saat ini sanksi belum ada tapi ini menjadi motivasi bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya,” jelas Muchlis.
Lebih lanjut Mantan Kepala Bapedda Gowa ini juga menjelaskan,” Perda wajib belajar melibatkan semua pemangku kepentingan membangun kesepakatan hingga lahirnya Perda Wajib belajar. So far so good sebagai suplemen terhadap Perda pendidikan gratis mendukung dan menjadi mozaik Sebagi Gowa tampil sebagai pionir inovasi dalam pendidikan,” tambahnya.
Bahkan menurut H. Muchlis Gowa bersedia menjadi laboratorium. Kami siap menjadi laboratorium untuk pendidikan menciptakan inovasi untuk kemajuan anak bangsa,” tawarnya di hadapan anggota Pansus.
Bersamaan dengan penerimaan ini juga diterima Pansus Ranperda Lahan Kritis. Bertindak sebagai ketua rombongan, H. Husmaruddin. “Lahan kritis menjadi perhatian saat ini, menjadi isu pembicaraan diskala nasional dan internasional. Fokusnya bagaimana memperbaiki lahan kritis dan mengembalikan fungsinya. Lahan kritis yang ada di dalam hutan maupun hutan lindung,” jelas ketua rombongan.
