Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah memberikan semangat bagi seluruh pendamping desa se-Sulsel yang hadir pada acara Sosialisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Hotel Claro Makassar, Selasa (2/4).
Nurdin Abdullah mengaku, sebagai pengawas pembangunan infrastruktur di tingkat desa tentunya harus memiliki kekuatan dan keahlian yang cukup memadai.
“Para pendamping desa ini adalah orang-orang pilihan. Jadi tentunya kegiatan kita ini untuk mendorong program untuk kemajuan masyarakat kita, program prioritas penggunaan dana desa kita,” ungkap Nurdin Abdullah dalam sambutannya.
Pada kesempatan tersebut juga Nurdin Abdullah juga mengapresiasi kehadiran Kejati Sulselbar yang dinilai sangat membantu untuk mengawasi pemerintahan di Sulsel. Salah satunya dengan adanya pendamping desa untuk sama-sama mengawasi pemerintah desa.
“Hari ini juga kita bersyukur ada bapak Kejati, kehadiran beliau dapat memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa beliau akan memgawal semua program kita dalam bentuk TP4D, pendamping desa dan kepolisian,” katanya.
Nurdin juga meyakini penyaluran dana desa lebih terarah dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat Sulsel.
“Saya kira Insyaallah anggaran dana desa kita terarah. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran semua disini, mudah-mudahan dari sosialalisasi, kinerja pembangunan desa yang lebih efektif semakin baik, dan hasilnya dirasakan betul oleh seluruh masyarakat,” tambahnya.
Menurut Nurdin Abdullah Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat luar biasa, tanah yang begitu subur, iklim yang mendukung untuk menghasilkan komoditas unggulan, terlebih Sulsel dianugerahi dua musim.
“Ini membuat kita bisa memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa Sulsel siap dan terus menerus menjadi penyangga pangan nasional. Tentu keberlangsungan kita harus membuka lebar kepada masyarakat kita semua,” jelasnya.
Selain itu lanjut Nurdin Abdullah, anggaran dana desa saat ini sudah terus meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi memasuki tahun 2019 ini meningkat menjadi Rp 270 triliun.(*)
