MAKASSAR—Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel, Muhammad Saleh Jum’at (25/2/2021) memberikan “warning” kepada seluruh Kepala Desa (Kades) untuk tertib aturan dalam pengelolaan dana desa.
Hal itu menurut Muh Saleh harus dilakukan mengingat di tahun 2021 di Sulsel terdapat 4 Desa yang harus berurusan dengan aparat pengak hukum terkait pengelolaan dana desa di tahun tersebut.
Olehnya itu M. Saleh berharap dengan adanya pengawasan melalui Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) yaitu sebuah aplikasi Pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa bagi APIP Kabupaten/Kota melalui pendekatan Teknik Audit Berbantuan Komputer dan Risk Based Audit, dapat meminimalkan potensi desa melakukan mpelanggaran aturan.
Lebih lanjut, M. Saleh yang juga merupakan Sekdis PMD Sulsel ini menghimbau aparat desa di 2255 Desa dari 21 Kabupaten, akan aklan mengelalo total dana Rp 2,1 Triliun di tahun 2022 ini, selalu menjadikan regulasi dan aturan pengelolaan dana desa sebagai pegangan.
“Sebenarnya kan sudah jelas semua arahnya ini kepres 104 itu kan jelas bahwa alokasi dana desa itu peruntukan untuk 40 persen bantuan langsung tunai, 20 persen ketahanan pangan,” jelasnya.
Dalam hal bantuan tunai langsung, lanjut M. Saleh terbagi 8 persen untuk penanganan Covid-19 dan 32 persen untuk infrastruktur lainnya.
“Kita harapkan dengan adanya aplikasi Siswaskeudes ini sistem pengawasan dari APIP dibantu BPKP bisa kita perketat pengawasan,” tuturnya.
Menurutnya, Aplikasi Siswaskeudes bisa mencegah tindakan Kepala Desa dan jajarannya yang ingin bertindak nakal, terhadap indikasi penyalahgunaan anggaran.
“Kita harap seluruh program kerja tidak ada lagi kepala desa yang tersangkut dengan hukum soal dana desa ini,” pungkasnya. (*)
