Hadiri Rapat Paripurna 17 Tahun Sulbar, Andi Sudirman Harap sinergitas Pemerintah Makin Meningkat
Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman berharap provinsi sulawesi barat (Sulbar) yang ke 17 tahun bisa terus meningkat dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi.

MAKASSAR—Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman berharap provinsi sulawesi barat (Sulbar) yang ke 17 tahun bisa terus meningkat dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi.

Hal ini disampaikannya saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan agenda Peringatan 17 Tahun Provinsi Sulawesi Barat secara virtual, Rabu (22/9/2021).

Plt Gubernur Sulsel juga berharap sinergitas antara pemerintah provinsi sulsel dan sulbar bisa semakin meningkat.

“17 tahun Provinsi Sulawesi Barat, semoga terus meningkat dalam percepatan pembangunan infrastruktur, terjadinya peningkatan ekonomi, serta menuju Pemerintahan yang kokoh. Diharapkan senantiasa membangun sinergitas antara Provinsi Sulsel dengan Sulbar untuk kedepannya,” tuturnya.

Hadiri Rapat Paripurna 17 Tahun Sulbar, Andi Sudirman Harap sinergitas Pemerintah Makin Meningkat
Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman berharap provinsi sulawesi barat (Sulbar) yang ke 17 tahun bisa terus meningkat dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar memaparkan pencapaian Provinsi Sulawesi Barat, mulai dari kondisi Covid-19, situasi perekonomian dan lainnya.

“Saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi terus mengalami perbaikan meski masih fluktuasi. Mari kita bahu membahu mewujudkan percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat,” katanya.

Paripurna 17 Tahun Provinsi Sulbar ini dibuka oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat, Sitti Suraidah Suhardi. Dengan tema “Utuh Bersama Memajukan Sulbar Mala’biq”.

Diketahui, Provinsi Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang disahkan oleh Presiden RI dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2004. (*)