OPINI—Beras bukan sekadar komoditas, ia adalah nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari beras hadir di meja makan rakyat, dari desa hingga kota.
Karena itu, ketika harga beras naik, gelombang keresahan selalu muncul. Pemerintah pun mengandalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Bulog untuk menekan harga.
Sayangnya, program ini justru sering dipandang tidak efektif. Alih-alih menjadi solusi, SPHP kerap dianggap hanya sekadar “PHP” alias Pemberi Harapan Palsu. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi?
Stok Melimpah, Harga Tetap Mahal
Secara teori, melimpahnya stok harusnya membuat harga turun. Logika sederhana: pasokan besar, harga jadi lebih murah. Namun realitas di lapangan berbeda, walau stok beras Bulog melimpah, harga beras di pasaran tetap melambung.
Masalahnya ada pada distribusi, beras SPHP menumpuk di gudang, tapi tidak mengalir lancar ke pasar. Kalaupun beras itu keluar, kualitasnya sering dikeluhkan masyarakat.
Akibatnya, meski lebih murah, konsumen enggan membeli. Ombudsman bahkan pernah menyinggung soal kualitas beras SPHP yang menurun akibat penyimpanan terlalu lama. Inilah yang membuat ironi gudang penuh, tapi dapur rakyat tetap menjerit.
SPHP sejatinya dirancang untuk menekan harga, tapi bila masalah beras hanya dilihat dari sisi stok, hasilnya memang setengah hati. Harga beras di Indonesia tidak semata-mata soal banyaknya pasokan. Ada persoalan lebih besar yakni tata kelola dari hulu ke hilir yang carut-marut.
Dari urusan pupuk, biaya produksi, hingga tata niaga yang dikuasai segelintir pihak, semua berkontribusi pada mahalnya harga beras. Bulog, sebagai pemain utama dalam program SPHP, sering kewalahan.
Beras menumpuk di gudang karena distribusi tidak efisien. Sementara itu, pengusaha besar yang menguasai rantai pasok justru lebih leluasa memainkan harga. Artinya, SPHP hanyalah plester di atas luka besar. Ia bisa menutup sejenak, tapi tidak menyembuhkan.
Rakyat Miskin Jadi Korban
Poin lain yang cukup serius adalah ancaman bagi kelompok miskin. Selama ini, bantuan beras dari pemerintah menjadi penyelamat mereka, tapi kini, ada wacana anggaran bantuan dialihkan. Rakyat miskin diarahkan untuk membeli beras SPHP sebagai gantinya.
Masalahnya, bila kualitas beras SPHP rendah dan distribusinya tidak merata, maka rakyat miskin kehilangan dua hal sekaligus yakni bantuan beras gratis dan akses terhadap beras murah yang layak. Bukannya terbantu, mereka justru terbebani.
Di sinilah terlihat bahwa kebijakan pangan pemerintah lebih fokus pada angka-angka makro seperti stok dan swasembada, sementara realitas di lapangan sering terabaikan. Padahal, tujuan utama dari kebijakan pangan adalah memastikan rakyat kecil bisa makan dengan tenang.
Belajar dari Perspektif Islam
Dalam materi yang kita bahas, ada konstruksi menarik dari perspektif Islam. Dalam Islam, seorang pemimpin adalah ra’in atau pengurus rakyat yang wajib memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk pangan. Prinsip ini menekankan bahwa beras sebagai kebutuhan vital, tidak bisa dilepas pada mekanisme pasar semata.
Sistem Khilafah misalnya, disebutkan punya mekanisme distribusi beras yang menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Tanpa membiarkan praktik monopoli dan oligopoli. Negara juga menjamin rakyat miskin dengan bantuan langsung melalui baitulmal, bukan dengan memaksa mereka membeli beras murah berkualitas rendah.
Tentu gagasan ini bersifat normatif dan mungkin sulit diterapkan dalam konteks Indonesia saat ini. Namun, ada pelajaran berharga yakni kebijakan pangan harus berpihak pada rakyat, bukan pada pasar atau pengusaha besar.
Reformasi Tata Kelola Pangan, Jalan Tengah yang Mendesak
Jika kita tarik benang merah dari berbagai masalah di atas, jelas terlihat bahwa akar persoalan bukan sekadar soal stok. Indonesia perlu reformasi besar dalam tata kelola beras. Ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan:
1. Perbaikan distribusi. Stok yang melimpah tidak ada gunanya bila hanya menumpuk di gudang. Digitalisasi rantai pasok bisa membantu agar beras mengalir sesuai kebutuhan di lapangan.
2. Menjaga kualitas SPHP. Beras murah bukan berarti beras buruk. Bulog harus memastikan beras SPHP layak konsumsi agar masyarakat mau membelinya.
3. Penguatan peran petani lokal. Petani harus didukung dengan akses modal, pupuk, dan teknologi. Dengan begitu, mereka bisa meningkatkan produksi tanpa terjebak pada permainan harga di tingkat pasar.
4. Bantuan langsung untuk kelompok miskin. Jangan hapus bantuan pangan, subsidi yang tepat sasaran jauh lebih membantu ketimbang memaksa mereka membeli beras yang kualitasnya diragukan.
5. Pengawasan ketat oligopoli. Negara harus berani menindak tegas para pemain besar yang mendominasi pasar beras. Persaingan sehat hanya bisa terjadi bila praktik oligopoli dihapus.
Dari PHP ke Bukti Nyata
Harga beras adalah soal hidup dan mati bagi jutaan rakyat Indonesia. Karena itu, kebijakan pangan tidak boleh berhenti pada janji-janji manis. Program SPHP dalam praktiknya, masih jauh dari harapan. Stok memang ada, tapi harga tetap tinggi, rakyat miskin bahkan berpotensi kehilangan bantuan.
Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin mewujudkan kedaulatan pangan, maka langkahnya harus menyeluruh dengan cara memperbaiki distribusi, menjaga kualitas beras, memberdayakan petani, melindungi rakyat miskin, dan menertibkan pasar.
Tanpa itu semua, SPHP hanya akan menjadi PHP. Janji ada, tapi bukti tak terasa dan rakyatlah yang akhirnya harus membayar mahal, bukan hanya dengan uang, tetapi juga dengan rasa cemas setiap kali harga beras kembali naik. Wallahu A’lam. (*)
Penulis: Maisuri, S.Mat (Praktisi Pendidikan)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
