OPINI—Kondisi infrastruktur transportasi yang tidak merata di Indonesia terus menjadi sorotan. Warga Kampung Bergang, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, adalah salah satu contohnya. Jalan utama menuju desa ini berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan, menyulitkan kendaraan dan pejalan kaki.
Akibatnya, warga lebih memilih jalur Kabupaten Bener Meriah meski jaraknya lebih jauh, karena dinilai lebih aman. Masalah serupa juga dialami saat mengakses fasilitas publik seperti Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan tersebut.
Kasus lain yang viral adalah perjuangan dua bidan di pelosok Kampar, Riau, yang terpaksa menggunakan alat berat vibro roller untuk mencapai Posyandu. Jalan berlumpur yang sedang diperbaiki membuat motor mereka tak bisa melintas. Fenomena ini menggambarkan betapa sulitnya warga pelosok mengakses fasilitas umum akibat kondisi jalan yang buruk.
Kenyataan ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi belum merata. Padahal, infrastruktur transportasi adalah elemen vital yang menjadi urat nadi ekonomi rakyat dan penunjang pembangunan. Sayangnya, alasan seperti topografi yang kompleks dan keterbatasan anggaran sering dijadikan pembenaran atas ketimpangan ini.
Gagalnya Negara Memenuhi Hak Rakyat
Masalah utama dalam hal ini adalah kegagalan negara dan pemimpin dalam menjalankan tanggung jawab terhadap rakyat. Dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur sering kali didorong oleh kepentingan ekonomi dan investasi, bukan untuk memenuhi hak dasar warga.
Infrastruktur cenderung dibangun di daerah yang menjanjikan keuntungan ekonomi atau menarik investor, sementara usulan rakyat dari daerah pelosok sering kali diabaikan.
Ironisnya, Indonesia adalah salah satu produsen aspal terbaik di dunia, tetapi aspal tersebut lebih banyak diekspor daripada digunakan untuk memperbaiki jalan dalam negeri.
Perspektif Islam terhadap Infrastruktur
Dalam Islam, penyediaan infrastruktur adalah kewajiban negara yang tak dapat ditawar. Infrastruktur yang masuk kategori kepemilikan umum, seperti jalan, harus dikelola negara tanpa tujuan mencari keuntungan. Negara wajib menyediakan layanan publik, termasuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya, dengan pendanaan yang berasal dari kas negara atau sumber daya milik umum.
Jika kas negara tidak mencukupi, negara boleh memungut pajak (dharîbah) secara temporer dari warga kaya. Namun, berbeda dengan sistem kapitalis, pajak dalam Islam hanya dikenakan pada kondisi mendesak dan tidak menjadi tulang punggung pendapatan negara.
Dalam kondisi tertentu, pembangunan infrastruktur yang mendesak harus tetap dilakukan meskipun kas negara kosong. Negara dapat mengambil pinjaman tanpa bunga, yang kemudian dilunasi dari pajak yang dipungut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi tanpa membebani mereka secara permanen.
Contoh Keberhasilan Sistem Islam
Sejarah Islam mencatat keberhasilan pengelolaan infrastruktur selama lebih dari 13 abad. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalur kereta api Hijaz oleh Kekhalifahan Utsmani pada awal abad ke-20.
Jalur ini dirancang untuk mempermudah perjalanan jamaah haji, mengurangi waktu perjalanan yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu. Contoh ini menunjukkan bahwa sistem Islam mampu menyediakan infrastruktur berkualitas yang berorientasi pada kesejahteraan umat.
Ketimpangan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia menunjukkan perlunya perubahan pendekatan. Negara harus menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, bukan sekadar mengejar keuntungan ekonomi.
Belajar dari prinsip Islam, pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan tujuan melayani rakyat, tanpa membebani mereka secara berlebihan. Dengan pendekatan ini, keadilan dan pemerataan pembangunan dapat tercapai, sehingga tidak ada lagi rakyat yang hidup merana akibat infrastruktur yang terbengkalai. (*)
Penulis: Yuni Damayanti
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
