JAKARTA—Intelektual muda Nahdlatul Ulama, Muhammad Aras Prabowo, mengkritik pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, terkait sumber anggaran program pasar murah di kawasan Monumen Nasional yang menyebut “pokoknya ada”.
Melalui keterangan tertulisnya yang diterima Mediasulsel.com Senin (30/3/2026), Aras menilai, jawaban tersebut mencerminkan lemahnya akuntabilitas dalam tata kelola keuangan negara.
Menurutnya, dalam prinsip akuntansi sektor publik, setiap penggunaan anggaran harus memiliki dasar hukum yang jelas, transparansi sumber, serta dapat dipertanggungjawabkan secara audit.
“Tidak ada ruang bagi jawaban ‘pokoknya ada’ dalam pengelolaan keuangan negara yang modern dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menambahkan, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan moral hazard sekaligus mendelegitimasi institusi publik. Dalam sistem pemerintahan modern, pengelolaan anggaran seharusnya berbasis sistem dan data, bukan asumsi atau pernyataan simplistik.
Lebih lanjut, Aras menilai fenomena itu sebagai bagian dari krisis epistemik dalam birokrasi, di mana bahasa kekuasaan kerap menggantikan bahasa akuntabilitas. Ia menegaskan, publik tidak hanya berhak mengetahui bahwa anggaran itu “ada”, tetapi juga dari mana sumbernya, bagaimana prosesnya, dan untuk siapa dialokasikan.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat transparansi fiskal melalui keterbukaan data anggaran secara real-time. Menurutnya, tuntutan era digital mengharuskan pemerintah lebih responsif dan terbuka kepada publik.
“Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah perlu membangun komunikasi publik berbasis data, bukan sekadar retorika,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Aras mengingatkan bahwa legitimasi dalam sistem demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas akuntabilitas.
“Ketika pejabat publik tidak mampu menjelaskan sumber anggaran secara rasional dan transparan, maka itu menjadi indikasi adanya persoalan dalam tata kelola keuangan negara,” pungkasnya. (Ag4ys)
