OPINI—Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia kembali menjadi sorotan. Ketua Umum POGI, Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, dalam peringatan Hari Kartini di Rumah POGI, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, Selasa (21/4/2026), mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Indonesia bahkan masih tercatat sebagai salah satu negara dengan AKI tertinggi di Asia Tenggara.
Tidak hanya itu, Indonesia juga menghadapi beban penyakit yang besar pada perempuan. Setiap tahun lebih dari 36.000 kasus baru kanker serviks terdiagnosis, dengan angka kematian mencapai lebih dari 21 ribu jiwa. Artinya, satu perempuan Indonesia meninggal akibat kanker serviks setiap 25 menit.
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa angka kematian bayi berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 mengalami penurunan hampir setengah dibandingkan hasil Sensus Penduduk 2010.
Namun, capaian tersebut belum menggambarkan kondisi yang merata. Kesenjangan antarwilayah masih sangat nyata. Wilayah timur Indonesia terus mencatat angka kematian bayi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah barat.
Kondisi ini menjadi ironi ketika pemerintah menyatakan jumlah dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgin) secara nasional telah mencukupi. Pada 2025, Kementerian Kesehatan memetakan kebutuhan dokter obgin sebanyak 4.695 orang, sementara ketersediaannya mencapai 5.126 dokter. Secara angka, Indonesia mengalami surplus.
Namun, surplus tersebut ternyata tidak mencerminkan realitas pelayanan kesehatan di lapangan. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 180 daerah yang memiliki jumlah dokter obgin melebihi kebutuhan. Selebihnya masih menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan.
Pemerhati kebijakan kesehatan, dr. Arum Harjanti, menyebut kondisi tersebut sebagai paradoks yang memprihatinkan. Menurutnya, kelebihan dokter obgin hanya terjadi di atas kertas. Dokter terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah terpencil tetap mengalami kekurangan tenaga spesialis.
Akibatnya, tingginya angka kematian ibu di berbagai daerah masih terus terjadi meskipun secara nasional jumlah dokter telah melampaui kebutuhan.
Kesenjangan itu tampak jelas pada data kematian bayi. DKI Jakarta mencatat angka kematian bayi terendah, yakni 9,26 per 1.000 kelahiran hidup. Sebaliknya, Papua Pegunungan mencatat angka tertinggi mencapai 37,04 per 1.000 kelahiran hidup.
Fakta ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan masih sangat dipengaruhi oleh lokasi geografis dan tingkat pembangunan wilayah.
Tingginya AKI menunjukkan bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan optimal terhadap keselamatan ibu. Padahal, keselamatan ibu memiliki kaitan langsung dengan keselamatan bayi serta kualitas generasi masa depan.
Karena itu, kematian ibu tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan medis, melainkan indikator keberhasilan atau kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.
Dalam sistem kapitalisme, sektor kesehatan cenderung diperlakukan sebagai layanan yang mengikuti logika pasar. Akibatnya, distribusi tenaga kesehatan bergerak mengikuti insentif ekonomi.
Daerah yang menawarkan fasilitas dan pendapatan lebih baik akan menarik lebih banyak tenaga kesehatan, sedangkan wilayah yang dianggap kurang menguntungkan terus mengalami kekurangan.
Dalam kondisi seperti ini, negara lebih banyak berperan sebagai regulator daripada penanggung jawab langsung urusan rakyat. Karena itu, penambahan jumlah tenaga kesehatan tidak otomatis menyelesaikan persoalan pemerataan pelayanan.
Padahal, tingginya AKI tidak hanya disebabkan oleh kurangnya dokter kandungan di daerah tertentu. Persoalan ini berkaitan dengan berbagai faktor yang saling terkait, seperti ketimpangan pembangunan, keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis dan paramedis, buruknya infrastruktur transportasi, serta rendahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
Islam memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab langsung dalam mengurusi seluruh kebutuhan rakyat, termasuk kesehatan. Penguasa adalah raa’in (pengurus rakyat) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Karena itu, pelayanan kesehatan tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar ataupun bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat.
Dalam sistem Islam, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara. Negara berkewajiban menyediakan rumah sakit, pusat layanan kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, serta seluruh sarana penunjang kesehatan secara memadai dan merata di seluruh wilayah.
Tidak boleh ada daerah yang dibiarkan kekurangan dokter, bidan, perawat, maupun fasilitas kesehatan. Untuk mewujudkan pemerataan tersebut, distribusi tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan kebutuhan pelayanan rakyat, bukan pertimbangan keuntungan ekonomi. Negara juga menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan di seluruh wilayah sehingga tidak terjadi kesenjangan antara daerah pusat dan daerah terpencil.
Selain itu, negara akan membangun infrastruktur yang memadai, seperti jalan, transportasi, sarana komunikasi, dan berbagai fasilitas publik lainnya agar masyarakat dapat menjangkau layanan kesehatan dengan mudah dan cepat. Dengan demikian, hambatan geografis yang selama ini menjadi salah satu penyebab tingginya risiko kematian ibu dapat diminimalkan.
Pembiayaan seluruh layanan kesehatan tersebut berasal dari Baitulmal yang memiliki sumber pemasukan syar’i, seperti pengelolaan kepemilikan umum, kharaj, fai’, jizyah, dan berbagai pos pemasukan lainnya. Dengan mekanisme ini, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis tanpa terbebani biaya yang menghalangi mereka mendapatkan pertolongan medis.
Karena itu, solusi atas tingginya AKI tidak cukup hanya dengan menambah jumlah dokter kandungan atau menjalankan program penempatan sementara. Persoalan ini menuntut perubahan mendasar pada sistem yang mengatur pelayanan kesehatan.
Negara harus menjadi penanggung jawab utama yang menjamin pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas kesehatan, serta akses layanan kesehatan yang mudah dan gratis bagi seluruh rakyat.
Dalam pandangan Islam, keselamatan ibu dan anak bukanlah komoditas yang tunduk pada logika keuntungan, melainkan hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. (*)
Penulis:
Fathunia As’ary, S.T
(Pemerhati Sosial)
Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab Mediasulsel.com.
