Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel Dr Fitriah Zainuddin, mengikuti Sosialisasi Strategi Nasional (Stranas PPA) dan Sosialisasi Strategi Daerah Pencegahan perkawinan Anak (Starada PPA) melalui virtual, Selasa 3 November 2020.

MAKASSAR—Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk KB) Sulsel Dr Fitriah Zainuddin, mengikuti Sosialisasi Strategi Nasional (Stranas PPA) dan Sosialisasi Strategi Daerah Pencegahan perkawinan Anak (Starada PPA) melalui virtual, Selasa (3/11/2020).

Kadis DP3A Dalduk KB Sulsel yang mewakil Gubernur Sulsel mengaku, Pemerintah provinsi sulsel terus melakukan langkah dalam menekan jumlah perkawinan anak di sulsel yang masih cukup tinggi.

“Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah provinsi sulsel dalam menekan jumlah perkawinan anak mulai dari sosialisasi, pendampingan, Peningkatan kwalitas SDM dalam keluarga maupun melalui program dan kegiatan yang terencana sistematis serta adanya peraturan daerah dan payung hukum lainnya.” ungkapnya.

Ia menyebutkan pemerintah tidak dapat melakukan sendiri dalam menekan kasus perkawinan anak tanpa peran serta lembaga organisasi, perguruan tinggi dan masyarakat.

“Pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri tanpa peran serta lembaga organisasi, perguruan tinggi dan masyarakat, termasuk peningkatan kapasitas orang tua dalam pengasuhan khususnya pada keluarga rentan yang sangat diharapkan dapat mencegah pernikahan usia anak,” sebutnya.

Kadis DP3A Dalduk KB Sulsel juga sangat mendukung penyusunan strada ini yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pernikahan anak.

“Pemprov sulsel sangat mendukung penyusunan strada ini,Yang tentunya dengan dukungan semua pihak,Jumlah pernikahan anak di Sulsel dapat terus ditekan bahkan sudah tidak ada lagi,” ucapnya.

Lebih jauh ia mengaku perkawinan anak merupakan bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan pelanggaran hak anak.

“Pencegahan perkawinan anak merupakan mandatory negara yang dimandatkan Bapak Presiden Jokowi melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan merupakan tanggung jawab semua pihak untuk turut melakukan sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan anak. Karena Perkawinan anak merupakan bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan pelanggaran hak anak,” urainya.

Kadis DP3A Dalduk KB Sulsel pertama yang berlatar belakang Dokter ini menambahkan
Stranas PPA memuat lima langkah strategi untuk mendorong upaya pencegahan perkawinan anak.

Didalam stranas memuat lima langkah strategis meliputi, Optimalisasi Kapasitas Anak, Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; Aksesibilitas dan Perluasan Layanan, Penguatan Regulasi dan Kelembagaan serta Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan.

Direktur Intitute Community of Justice (ICJ) Ferry Mambaya berharap, semua pihak dapat bersinergi mendorong lahirnya roadmap pencegahan perkawinan anak di Sulsel, dirinya juga berharap pemangku kebijakan di semua sektor dapat meningkatkan komitment dan mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.

“Sehingga semua pihak akan semakin massif dan siginifikan dilakukan serta nantinya bisa ditindak lanjuti pemerintah dan pihak lainnya, kami berharap semua pihak bersinergi,” katanya.

Sementara itu Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Inu Bronwyn Robins yang ikut berbicara pada acara sosialisasi memberi pujian.

“Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam pencegahan perkawinan anak dalam beberapa tahun terakhir,” ungkapnya.

Bronwyn mengingatkan bahwa strategi nasional tidak akan berhasil jika tidak disesuaikan dengan kebiasaan di setiap daerah.

“Strategi yang dilakukan harus tetap disesuaikan dengan kebiasaan di

daerah,Karena orang di daerah masing-masinglah yang paham situasi. Makanya, pihak Australia melalui AIPJ2 (Australia-Indonesia Partnership for Justice 2) ikut mendukung acara ini,” jelasnya. (*)

Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel Dr Fitriah Zainuddin, mengikuti Sosialisasi Strategi Nasional (Stranas PPA) dan Sosialisasi Strategi Daerah Pencegahan perkawinan Anak (Starada PPA) melalui virtual, Selasa 3 November 2020.