MAKASSAR—Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Susilawati, M.Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar di Ruang Sipakatau Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (13/5/2026). Kehadiran Kepala Dinas Pertanahan itu menegaskan dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 tersebut dirangkaikan dengan penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2025.
Forum itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, jajaran Pemerintah Kota Makassar, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kehadiran seluruh OPD dinilai penting untuk memastikan rekomendasi DPRD dapat diterjemahkan menjadi langkah perbaikan di masing-masing sektor pelayanan publik.
Sri Susilawati menilai rapat paripurna menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan Kota Makassar yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Melalui rekomendasi DPRD, setiap perangkat daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam sektor pertanahan yang berkaitan langsung dengan administrasi dan kepastian hukum aset daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2025.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Makassar, khususnya Panitia Khusus (Pansus), atas pembahasan dan masukan yang diberikan sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Menurut Appi, rekomendasi DPRD menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat program pembangunan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik di berbagai sektor. (Ag4ys/4dv)
