JENEPONTO—Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan memimpin pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi program ketahanan pangan tingkat Kabupaten Jeneponto, di Aula Polres Jeneponto, Jalan Sultan Hasanuddin No. 66 Bontosunggu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, pada Senin (6/1/2025).
Rapat turut dihadiri sejumlah Kepala OPD, Wakapolres Jeneponto Kompol Muh. Idris, pejabat utama (PJU) Polres Jeneponto, perwakilan PTPN, serta Ketua APDESI Jeneponto dan perwakilan kepala desa dan kelurahan.
Rapat ini fokus pembahasan diarahkan pada kesiapan pengelolaan sejuta hektar lahan yang direncanakan untuk ditanami jagung sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Kapolres Jeneponto menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan program ini agar dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kami mengharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja sama dengan baik untuk merealisasikan program sejuta hektar ini. Ketahanan pangan merupakan prioritas bersama yang memerlukan komitmen dan kerja keras dari semua elemen,” kata Kapolres AKBP Widi Setiawan.
Sedangkan, Kepala Dinas Pertanian Jeneponto, Ahmad memaparkan, kesiapan teknis dan dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut. Ditempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Hartawan menekankan, pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan program ini.
Adapun Kepala Inspektorat mengutarakan terkait penggunaan dana desa, untuk dukungan program ketahanan pangan yang bertujuan meningkatkan ketersediaan pangan, meningkatkan keterjangkauan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang beragam.
“Aspek ketersediaan pangan di desa juga tidak kalah penting, penyelenggaraan ketahanan pangan juga melibatkan berbagai pihak pada tingkat desa, pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di desa dilakukan dengan cara mekanis yang ada,” paparnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan semua pihak dapat saling berbagi informasi dan solusi atas tantangan yang mungkin muncul, sehingga program ketahanan pangan di Kabupaten Jeneponto dapat berjalan lancar. (*)
