BANDUNG—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menyepakati kerja sama pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta pemanfaatan layanan perbankan.
Kesepahaman tersebut diharapkan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, serta berdaya saing.
Kesepahaman Bersama itu juga ditandai dengan penandatanganan oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dan Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna di Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/7/2026).
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan kolaborasi tersebut merupakan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan untuk menjawab kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan yang terus berkembang.
“Kolaborasi ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan kedua institusi, tetapi juga menghadirkan layanan yang semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Cris.
Menurut Cris, dinamika dunia kerja yang terus berubah menuntut kolaborasi lintas sektor agar setiap institusi mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dan kebutuhan pembangunan.
Karena itu, kemitraan antara Kemnaker dan bank bjb diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ruang lingkup kerja sama mencakup peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kemnaker maupun bank bjb. Pendidikan, pelatihan, dan berbagai program pengembangan lainnya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing institusi.
Selain itu, kedua pihak juga sepakat memanfaatkan berbagai produk dan layanan perbankan guna mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Kemnaker.
“Pemanfaatan layanan perbankan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ujar Cris.
Kesepahaman Bersama tersebut juga mencakup pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki kedua institusi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati.
Cris menjelaskan implementasi kerja sama akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun oleh pejabat berwenang dari kedua pihak. PKS tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani.
Ia berharap kolaborasi dengan bank bjb dapat memperluas sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan dalam mendukung pengembangan SDM serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Kolaborasi ini menjadi salah satu upaya bersama untuk meningkatkan kompetensi SDM, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang produktif, adaptif, dan berdaya saing,” tuturnya. (*)
