SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Harga Hyundai NEIRA Mulai Rp388 Juta, Bisa Dipesan di GAW 2026 • Ekonomi Sulsel 2027: Antara Ambisi Pertumbuhan dan Keadilan Wilayah • Menaker Yassierli Beberkan 6 Kriteria Lulusan yang Dicari Industri di Era AI • Cetak Rekor Pertama di Pinrang, Tiga Murid SD Hafiz Al-Qurbah Suppa Hafal 30 Juz Al-Qur’an • Tiga Pekan Tak Bertemu, Pria 42 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa di Ruko Manggala Makassar • Enam Tahun Kabur, Buronan Penggelapan Dana KSU Artha Srikandi Rp6,5 Miliar Tertangkap di Maros • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Harga Hyundai NEIRA Mulai Rp388 Juta, Bisa Dipesan di GAW 2026 • Ekonomi Sulsel 2027: Antara Ambisi Pertumbuhan dan Keadilan Wilayah • Menaker Yassierli Beberkan 6 Kriteria Lulusan yang Dicari Industri di Era AI • Cetak Rekor Pertama di Pinrang, Tiga Murid SD Hafiz Al-Qurbah Suppa Hafal 30 Juz Al-Qur’an • Tiga Pekan Tak Bertemu, Pria 42 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa di Ruko Manggala Makassar • Enam Tahun Kabur, Buronan Penggelapan Dana KSU Artha Srikandi Rp6,5 Miliar Tertangkap di Maros •
Opini

Kenaikan Harga BBM Subsidi, Bukan Sekadar Problem Subsidi Salah Sasaran

2075
×

Kenaikan Harga BBM Subsidi, Bukan Sekadar Problem Subsidi Salah Sasaran

Sebarkan artikel ini
Kenaikan Harga BBM Subsidi, Bukan Sekadar Problem Subsidi Salah Sasaran
Ilustrasi

OPINI—Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara telah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp502,4 triliun dan berpotensi ditambah Rp195 triliun tersebut masih belum tepat sasaran, dan sebagian besarnya dinikmati oleh orang kaya.

“Rp698 triliun itu siapa yang menikmati? Dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu. Karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu, entah Pertalite, Solar, atau bahkan Pertamax,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Kebijakan Subsidi BBM, di gedung Kementerian Keuangan, Jumat (26/8/2022).

Sri Mulyani merincikan, untuk Solar yang telah mencapai Rp149 triliun itu hanya 5% yang dinikmati oleh rumah tangga yang tidak mampu, selebihnya adalah dinikmati oleh dunia usaha 89% dari 15 hingga 17 juta kilo liter, dan rumah tangga yang mampu 95%.

Tidak jauh beda dengan Pertalite total Subsidi nya sebesar Rp93,5 triliun, 86 persen dinikmati rumah tangga, dan sisanya 14 persen dinikmati oleh dunia usaha. Dari yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen dinikmati oleh rumah tangga mampu, dan hanya 20 persen dinikmati rumah tangga miskin. (wartaekonomi.co.id, 26/08/2022)

Dalam sistem sekuler kapitalisme, negara memang sekadar berperan sebagai fasilitator. Sementara itu, pengelolaan BBM diserahkan pada Pertamina, anak perusahaannya, dan perusahaan swasta.

Namanya perusahaan, pasti tidak mungkin mencari rugi. Dan Sebagai fasilitator, peran negara  juga menjadi minim sekali. Ia hanya bisa menentukan kebijakan sesuai bisnis yang ada. Maka negara semacam inilah yang rawan dipermainkan oleh para pemain lapangan.

Alhasil, Kalau mau rakyat menikmati BBM murah, negara harus memberi subsidi. Sebaliknya, jika tidak mampu menyubsidi, negara harus tega menaikkan harga. Sehingga terjadilah BBM Subsidi yang salah sasaran ini.

Padahal, pemerintah pun jelas tahu bahwa kenaikan harga BBM akan membuat ekonomi makin sulit. Angka inflasi akan terkerek naik, padahal inflasi sudah mencapai 4,94% pada Juli, melebihi prediksi pemerintah.

Selain itu, kenaikan harga BBM tersebut juga akan berpengaruh pada kenaikan bahan pokok lainnya, biaya produksi di dunia usaha akan naik, Inflasi naik, biaya bahan baku akan turut naik. Sehingga Jika tidak punya bantalan modal yang mencukupi, usaha akan gulung tikar. Alhasil, jumlah orang miskin akan meningkat, dan rakyat yang semula nyaris miskin akan menjadi benar-benar miskin.

Demikianlah efek domino naiknya harga BBM. Melihat besarnya risiko kenaikan harga BBM, jika memang pemerintah peduli terhadap rakyat. maka, keputusan menaikkan harga BBM tidak akan dilakukan.

Namun, realitasnya tidaklah demikian. Kepengurusan yang amburadul membuat rakyat berkali-kali menjerit sakit. Belum selesai masalah yang satu, sudah muncul konflik lainnya.

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com