Paradigma Rusak
Jika dicermati kondisi negeri, masifnya pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah menjadi polemik. Selain karena banyak menyisakan kerusakan lingkungan, juga tak memberi efek yang cukup berarti bagi rakyat kebanyakan. Hal ini bisa dijelaskan karena beberapa faktor, diantaranya:
Pertama, paradigma pembangunan dibangun berdasar asas sekuler kapitalis. Asas ini merupakan pondasi dari sistem yang diemban negeri ini. Walau terjadi polemik di masyarakat, tetapi kekuatan sebuah sistem meniscayakan segala hal-di luar nalar sehat-tetap akan berlaku.
Jadilah pembangunan hanya sekadar menguntungkan para kapitalis. Rakyat hanya mendapatkan remah-remah dari aktivitas pembangunan yang memang sekularistik. Asas yang menegasikan peran Ilahi, sehingga kezaliman terus terjadi dan berulang dalam berbagai bentuk.
Kedua, sistem politik ekonomi yang digunakan rentan penyimpangan. Bukan rahasia lagi, setiap proyek yang dikerjakan di negeri ini menjadi lahan bancakan pihak-pihak terkait.
Politik transaksional antara penguasa dan pengusaha tak terelakkan. Sehingga siapa yang diuntungkan sudah sangat jelas terpampang di depan mata. Rakyat hanya menjadi objek penderita atas nama kesejahteraan. Namun, faktanya adalah kesejahteraan semu yang didapatkan.
Ketiga, kejumudan yang melahirkan sikap apatisme politik. Beragam problem yang mendera negeri membuat rakyat disibukkan dengan solusi-solusi pragmatis yang ditawarkan sistem saat ini. Sebagian besar masyarakat larut dalam urusan pribadinya masing-masing, minim empati.
Sikap jumud inilah kemudian yang melahirkan apatisme politik. Jadilah berbagai kebijakan dan program-program yang dijalankan penguasa, tak bisa lagi ditelaah dengan cerdas. Hanya melihat fisiknya saja, tanpa peduli bagaimana efek jangka panjang dari pembangunan itu sendiri.
Terlebih pembangunan infrastruktur terkesan modern dan seolah mempermudah mobilitas. Namun, jika dianalisis lebih jauh sungguh sangat menjebak dan merugikan negeri ini. Tersebab transaksi utang ribawi dan akad yang tidak berdasar aturan Ilahi, pasti akan menuai kerusakan.
Hegemoni negara pengutang sudah pasti adanya, sehingga penguasa menjadi tidak independen dan mandiri dalam mengelola negeri. Jika demikian, adakah sistem alternatif yang mampu mewujudkan pembangunan berkeadilan?
