Korban Tidak Pandang Bulu
Kementerian Agama (Kemenag) mengutuk aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua yang menewaskan 10 orang, termasuk ustazd dan pendeta. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mengutuk keras pembantaian keji tersebut.
“Saya sangat mengutuk keras kekejaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang telah menganiaya dan menembak 10 orang di Kabupaten Nduga, Papua, yang di antara korbannya adalah para tokoh agama,” kata Zainut, saat dihubungi, (news.detik.com 18/7/2022).
Sasaran kekejaman KKB sudah tidak memandang bulu, bahkan sudah menyasar kepada tokoh-tokoh agama, baik itu pendeta maupun Ustadz. Hal ini dapat disimpulkan sudah melampaui batas nilai kemanusiaan.
Selain kutukan, dibutuhkan kinerja real yang melibatkan militer ketika menghadapi KKB. Karena dengan kutukan saja tidak mampu membuat mereka menyadari dan menghentikan aksinya.
Dalang di balik Aksi Separatis
Melihat anggota KKB dari dasar pendidikan mereka saja kurang, menjadi salah satu alasan penyerangan mereka tidak berdasar. Dan Wajar ketika kelompok yang sedari awal pembentukannya diabaikan Negara, memberontak dan kemudian membabi buta menyasar siapa saja yang ditemui. Agar menjadi perhatian utama publik, terkhusus pemerintah.
Membiarkan sekali saja terjadinya penyerangan kepada masyarakat akan terus membuka keran penyerangan berikutnya. Olehnya itu butuh ketegasan Negara untuk menghentikannya. Olehnya itu mesti diketahui dulu yang menjadi dalang otak dari anggota KKB adalah juga dari pihak Asing. Yang menjadi bagian dalam Freeport.
Karena pelaku penembakan warga di Papua tidak bisa dilabeli sekadar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Karena ada dimensi politis dari gerakan mereka. Dimensi politis yang dimaksud terlihat dari tiga tuntutan mereka yang diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Pertama, bubarkan Freeport. Kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan Keamanan PBB. Ketiga, Pemerintah Indonesia harus menyetujui pemilihan bebas atau referendum. Artinya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri.
