MAKASSAR – Pemilihan kepala daerah calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, 27 Juni mendatang mendapat perhatian khusus dari Lembaga Perlindungan Hak-hak Sipil (LPHS) Makassar, terkait rilis hasil survey dari beberapa lembaga survey yang berdampak pada pola pikir masyarakat yang cenderung mengiring opini pembodohan masyarakat sehingga masyarakat tidak secara langsung membenarkan rilis survey yang terpublish di media.
Ketua LPHS Makassar, Djaya Jumain, mengatakan pada pilgub Sulsel ada yang menjadi perhatian khusus LPHS Makassar, utamanya adanya beberapa hasil survey di media yang dinilai membingungkan masyarakat dengan adanya perbedaan hasil survey dan bisa memicu iklim berpolitik tidak sehat, karena bisa menimbulkan saling serang dan berdampak buruk pada demokrasi di Sulsel.
“ke depan masyarakat harus cerdas melihat lembaga survey yang kapabelitasnya tidak di ragukan lagi, baik lembaga survey lokal maupun nasional,” tegas Djaju, panggilan akrab Djaya Jumain.
Lebih lanjut Djaju berharap seharusnya masyarakat tidak meributkan apabila lembaga survey yang merilis hasil surveynya di media dengan menjagokan pasangan tertentu, tetapi masyarakat harus menganalisa hasil survey tersebut sebelum menjadikan dasar sebagai acuan untuk melihat paslon yang kuat dan yang lemah, karena ada beberapa yang menjadi dasar untuk menentukan sementara paslon yang kuat dan lemah namun untuk hasil yang sebenarnya tetap merujuk pada hasil KPU.
“LPHS Makassar sebagai lembaga yang fokus mengadvokasi hak-hak masyarakat, terlibat langsung secara kelembagaan untuk memantau proses atau tahapan pilkada serentak di Sulawesi Selatan dan memberikan pemahamana politik yang sehat tanpa money politik dan intimidasi yang berakibat terjadinya kecurangan,” tutup Djaju. (*/464ys)
