JAKARTA — Pemerintah mengeluarkan peraturan presiden yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk mengungkapkan pemilik manfaat dari korporasi kepada pemerintah, sebagai bagian upaya memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, Reuters melaporkan, Rabu (7/3).
Langkah ini muncul di tengah upaya Indonesia bergabung dengan Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force), sebuah badan antar pemerintah yang memerangi tindak pidana pencucian uang dari seluruh dunia. Indonesia sempat masuk daftar FATF sebagai negara yang tidak memiliki aturan kuat untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme pada 2012.
Meski Indonesia sudah dikeluarkan dari daftar itu pada 2015 karena ada kemajuan dalam hal peraturan, Indonesia belum menjadi anggota FATF.
“Perusahaan-perusahaan bisa digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemilik manfaat yang melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme selama tidak ada peraturan mengenai hal itu. Jadi penting untuk mengatur prinsip pengakuan pemilik manfaat dari sebuah korporasi,” menurut salinan peraturan tersebut.
Semua perusahaan, yayasan, kemitraan terbatas dan bentuk-bentuk perusahaan lainnya harus mengungkapkan setidaknya satu orang yang menjadi pemilik penerima manfaat pada saat mendaftarkan bisnis mereka, menurut perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 1 Maret.
Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi harus menyampaikan informasi ini kepada pihak berwenang dalam waktu satu tahun.
Pejabat pajak bisa menggunakan data tersebut untuk mengidentifikasikan subyek pajak baru dan untuk mengaudit laporan pajak, kata Yustinus Prastowo, direktur eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis.
Data kepemilikan harus diperbarui setidaknya satu kali dalam setahun dan bisa dibuka untuk umum bila ada permintaan. [VOA/4LD]
