OPINI—Pandemi belum juga berakhir. Sudah hampir setahun sejak kasus pertama ditemukan di Indonesia. Namun, angka terkonfirmasi positif terus melonjak. Bahkan, Selasa 26 Januari 2021 total kasus positif di Indonesia tembus 1.012.350 orang. Berbagai kebijakan yang ditempuh belum mampu memberi solusi. Dampak yang ditimbulkan pun sangat besar. Bukan hanya dampak kesehatan, masalah ekonomi pun dirasakan sangat sulit di tengah pandemi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memulihkan ekonomi dan terhindar dari resesi. Namun, pandemi yang tak kunjung usai mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Tentu hal ini sangat berpengaruh dengan daya beli masyarakat yang menurun, pengangguran yang semakin tinggi dan angka kemiskinan pun melonjak tajam.

Tim International Monetary Fund (IMF) yang dipimpin oleh Thomas Helbling mengatakan prospek ekonomi Indonesia positif. Membangun pemulihan ekonomi pada paruh kedua tahun 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) riil diproyeksikan meningkat sebesar 4,8% pada tahun 2021 dan 6% pada tahun 2022, dipimpin oleh langkah-langkah dukungan kebijakan yang kuat, termasuk rencana distribusi vaksin Covid-19 serta peningkatan ekonomi global dan kondisi keuangan (Cnbcindonesia.com, 8/1/2021).

Di sisis lain, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020. Country Economist ADB untuk Indonesia Emma Allen mengatakan, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 2,2 persen. Kontraksi tersebut lebih dalam bila dibandingkan proyeksi yang dilakukan September lalu, yaitu sebesar minus 1 persen.

Menurutnya, ekonomi Indonesia pada kuartal III lalu terkontraksi 3,5 persen. Dengan demikian, dalam tiga kuartal pertama ekonomi Indonesia terkontraksi 2 persen. Konsumsi swasta dan investasi pun terus merosot (Kompos.com, 10/12/2020).

Koreksi Angka Pertumbuhan Ekonomi Bukan Solusi

Berbagai pihak menarasikan optimisme dengan meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun dikoreksi karena kebijakan yang berjalan terbukti tidak efektif menurunkan angka penyebaran virus dan penghentian kasus.

Adanya koreksi angka pertumbuhan ekonomi, tentu tidaklah memberi hasil yang berarti bagi masyarakat. Karena hanya sebatas angka pertumbuhan, namun tidak mampu menyejahterahkan rakyat. Karenanya, persoalan ini bukan terletak pada kontraksi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, sejauh mana pemerintah segera menyelesaikan masalah pandemi.

Inilah buah dari sistem demokrasi. Menilai pertumbuhan ekonomi hanya sebatas angka. Tanpa memperhatikan kondisi nyata masyarakat. Apalagi kondisi perekonomian yang semakin sulit akibat pandemi yang belum mampu dikendalikan.

Oleh karena itu, adanya koreksi angka pertumbuhan bukanlah solusi. Pemerintah harusnya fokus menyelesaikan masalah pandemi. Setelah itu barulah memulihkan ekonomi masyarakat. Karena selama pandemi belum mampu dikendalikan tentu persoalan ekonomi pun tak mampu dibangkitkan.

Solusi Islam Atasi Pandemi dan Memulihkan Ekonomi

Islam telah memberi solusi dalam mengatasi wabah. Siapa pun paham, wabah tidak akan meluas jika sejak awal yang terjangkit segera diisolasi. Begitu pula dengan pintu-pintu penyebarannya, baik di negara asal maupun di wilayah penularan, semuanya juga harus segera dikunci agar tidak menyebar ke wilayah lain.

Strategi mengunci ini merupakan tuntunan syariat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., yang artinya, “Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat, maka janganlah memasukinya, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu ada di tempat itu, maka janganlah keluar darinya.” (HR Imam Muslim).

Selama proses isolasi di wilayah penyebaran wabah, negara tentu wajib mendukung segala hal yang dibutuhkan agar wabah segera dieliminasi. Mulai dari dukungan logistik, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, obat-obatan, alat test, vaksin, dan lain-lain. Bahkan negara wajib memastikan kebutuhan masyarakat selama wabah tetap tercukupi. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat menantang bahaya hanya karena alasan ekonomi.

Peran negara sangat penting termasuk dalam mengelola sumber-sumber keuangan yang ada, baik harta milik umum di kas negara untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya mereka yang terdampak agar kesehatan mereka terjaga dan imunitasnya tinggi. Tentu tanpa syarat atau prosedural yang memberatkan.

Selain itu, negara harus memastikan tidak boleh ada satu pun rakyat yang tak paham apa yang sedang terjadi, sehingga mereka membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Maka, seluruh kanal media yang dimiliki akan dioptimalkan untuk membangun kesadaran umat ini dengan kesadaran berbasis akidah. Masyarakat terus diajak berpartisispasi melakukan apa pun yang bisa membantu agar wabah segera teratasi. Seperti taat menjalankan protokol kesehatan.

Ketika pandemi dapat diatasi, tentu persoalan ekonomi dapat dipulihkan. Selain itu, bagi wilayah yang tidak terdampak, aktivitas perekonomian mereka tetap berjalan. Maka, jelas bahwa solusi Islam adalah solusi hakiki yang sangat dibutuhkan hari ini. Hal ini sejalan dengan hakikat syariat Islam sebagai solusi kehidupan. Yang hanya mungkin diimplementasikan dalam sistem politik global bernama Khilafah Islamiyah. Bukan yang lain. Saatnya kita kembali kepada aturan Allah yang Maha Sempurna. Wallahu’alam bish shawab. (*)

Penulis: Muthmainnah Ilham, S.Pd. (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)