SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Didukung Bank Sulselbar, Donor Darah UTD RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto Kumpulkan 32 Kantong • Kukuhkan IKM-ISA Sidrap 2026–2031, Syaharuddin Alrif Ajak Perantau Bersatu Bangun Daerah • Mahasiswa S2 Agribisnis Unhas Dalami Strategi Ekspor ke Pasar Singapura • Kabupaten Pinrang Borong Penghargaan Nasional di Temu Pendidik Nusantara XIII • Mutasi Polda Sulsel, Dirbinmas, Wadirbinmas dan Sejumlah PJU Berganti • GenBI UIN Alauddin Kenalkan Cinta Rupiah kepada Anak-anak Kampung Savana Lewat Belajar dan Bermain • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Didukung Bank Sulselbar, Donor Darah UTD RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto Kumpulkan 32 Kantong • Kukuhkan IKM-ISA Sidrap 2026–2031, Syaharuddin Alrif Ajak Perantau Bersatu Bangun Daerah • Mahasiswa S2 Agribisnis Unhas Dalami Strategi Ekspor ke Pasar Singapura • Kabupaten Pinrang Borong Penghargaan Nasional di Temu Pendidik Nusantara XIII • Mutasi Polda Sulsel, Dirbinmas, Wadirbinmas dan Sejumlah PJU Berganti • GenBI UIN Alauddin Kenalkan Cinta Rupiah kepada Anak-anak Kampung Savana Lewat Belajar dan Bermain •
Nasional

Mahkamah Agung Larang Pengadilan Kabulkan Pernikahan Beda Agama

659
×

Mahkamah Agung Larang Pengadilan Kabulkan Pernikahan Beda Agama

Sebarkan artikel ini
pernikahan
Ilustrasi Pernikahan

MEDIASULSEL.COM—Mahkamah Agung (MA) secara resmi melarang pengadilan untuk mengabulkan pernikahan beda agama dan keyakinan. Keputusan ini disampaikan lewat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2/Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, tertanggal Senin, 17 Juli 2023.

Diwawancarai dilansir VOA pada Rabu (19/7), juru bicara Mahkamah Agung Suharto membenarkan surat edaran yang “ditujukan kepada ketua pengadilan banding dan pengadilan tingkat pertama.”

“Isinya memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaannya. Tujuannya jelas untuk memberi kepastian dan kesatuan penerapan hukum, dan itu juga merujuk pada ketentuan undang-undang,” ujarnya.

Surat Edaran adalah Pedoman

Lebih jauh Suharto mengatakan surat edaran MA itu “prinsipnya bukan regulasi, tetapi pedoman atau petunjuk.” Rujukannya adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf f Undang-Undang (UU) Nomor 1/Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Surat edaran itu menyatakan demi “memberi kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan keyakinan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan” yang terdapat dalam surat edaran tersebut.

Pedoman yang dimaksud adalah “perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf f UU Nomor 1/Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Satu poin lainnya menyatakan “pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

Suharto tidak menjawab soal apakah akan ada teguran atau sanksi hukum terhadap hakim pengadilan yang tidak mengikuti “pedoman” dalam surat edaran itu. Ia hanya mengatakan bahwa rata-rata hakim mengikuti surat edaran tersebut karena kebijakan MA.

Kabulkan Permohonan Beda Agama

Sejumlah pengadilan di Indonesia baru-baru ini mengabulkan perkawinan beda agama dan keyakinan, antara lain Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Tangerang dan PN Yogyakarta.

Kepala Humas PN Yogyakarta yang sekaligus hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama pada Desember 2022 lalu mengatakan ada beberapa pertimbangan yang membuatnya mengabulkan permohonan itu. Antara lain, untuk mencegah kumpul kebo di antara pasangan itu karena sebelum dicatat oleh negara, perkawinan dianggap tidak sah. Pertimbangan lain adalah untuk melindungi hak anak pasangan itu kelak.

Dalam kasus serupa di PN Jakarta Selatan, hakim tunggal Arlandi Triyogo pada September 2022 mengabulkan sebagian permohonan pasangan beda agama untuk “mendaftarkan perkawinannya” di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan “memerintahkan penerbitan akta perkawinan.”

Fungsi MA

Merujuk pada Pasal 2 UU Nomor 14/Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diperluas dan diubah dalam UU Nomor 3/Tahun 2009, juru bicara MA, Suharto, mengatakan petunjuk yang diberikan institusi itu kepada seluruh hakim lewat surat edaran “sudah sesuai fungsi MA.”

Aturan itu menyatakan “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan agama di semua lingkungan pengadilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.”

Selain pengawasan semacam itu, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung “berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.”

Surat edaran yang memicu kontroversi ini juga ditembuskan kepada Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar MA dan seluruh pejabat eselon 1 di lingkungan MA. [em/ft]

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com