SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Listrik Masuk Sawah Bikin Wamendagri Takjub, Sidrap Bidik Panen Tiga Kali Setahun • Dari Kebun Kopi, Warga Transmigrasi Batu Lotong Toraja Utara Mulai Bangun Peluang Ekonomi • Mulai 2027, 242.482 Guru PPPK Paruh Waktu Beralih Jadi ASN Penuh Waktu Tanpa Tes Ulang • Belasan Tahun Menetap, Warga Transmigrasi Batu Lotong Toraja Utara Belum Kantongi Sertifikat Tanah • GenBI UNM Hadirkan GREENLENS di Gowa, Tanamkan Kepedulian Lingkungan dan Literasi Rupiah • Pemkab dan DPRD Sidrap Bahas Tiga Ranperda, Termasuk APBD 2027 • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Listrik Masuk Sawah Bikin Wamendagri Takjub, Sidrap Bidik Panen Tiga Kali Setahun • Dari Kebun Kopi, Warga Transmigrasi Batu Lotong Toraja Utara Mulai Bangun Peluang Ekonomi • Mulai 2027, 242.482 Guru PPPK Paruh Waktu Beralih Jadi ASN Penuh Waktu Tanpa Tes Ulang • Belasan Tahun Menetap, Warga Transmigrasi Batu Lotong Toraja Utara Belum Kantongi Sertifikat Tanah • GenBI UNM Hadirkan GREENLENS di Gowa, Tanamkan Kepedulian Lingkungan dan Literasi Rupiah • Pemkab dan DPRD Sidrap Bahas Tiga Ranperda, Termasuk APBD 2027 •
News

Mendagri : Tidak Ada Anggaran Untuk Biaya Saksi Pemilu

481
×

Mendagri : Tidak Ada Anggaran Untuk Biaya Saksi Pemilu

Sebarkan artikel ini

MEDIASULSEL.com,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menganggap munculnya usulan mengenai biaya saksi pada pemilu adalah hal yang wajar. Sebab, hal tersebut dinilai sebagai faktor yang menjadi kendala, tidak hanya partai politik (Parpol) tapi juga calon anggota legislatif serta tim sukses capres-cawapres.

Dia mengatakan, pada prinsipnya saksi di setiap TPS merupakan relawan.

Namun mereka berjaga selama satu hari mengawasi pelaksanaan pemungutan suara sehingga butuh uang transport dan makan. Hanya saja, anggaran untuk honor mereka memang tidak ada, sebab mereka adalah kader parpol atau timses calon.

“Honor saksi prinsipnya tidak ada. Mereka sukarela sebagai anggota atau kader parpol,” kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Jumat (5/5).

Menurut dia, pembahasan dalam RUU Pemilu ini semata-mata pemerintah dan DPR tidak menyoalkan masalah uang semata.

Melainkan, bagaimana para saksi ini yang bekerja selama hari pemungutan suara tidak mendapatkan perhitungan honor. Namun, bila itu dianggarkan, maka biaya pemilu akan sangat besar.

“Padahal, kadang saksi bisa lebih dari satu orang. Coba kalikan saja jumlah TPS se-Indonesia, berapa besar uang transport dan makan mereka harus disiapkan,” ujar dia.

Tjahjo menambahkan, kisaran dana yang dibutuhkan untuk keperlulan tersebut berkisar Rp 10 – 15 triliun, dengan perkiraan Rp 300 ribu per orang saksi.

Sedangkan, bila pemilu berlangsung selama 2 kali putaran, maka besaran ‘budget’-nya juga ikut menyesuaikan. Dia mengatakan, masalah ini masih dicarikan solusi bersama.

Sementara itu, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hadar Nafis Gumay mengatakan, usulan para wakil rakyat tersebut salah kaprah. Menurut dia, usulan tersebut tidak efisien bagi anggaran penyelenggaraan pesta demokrasi.

Sedangkan di setiap TPS sudah ada pengawas pemilu.

“Saya kira itu gagasan yang keliru kalau memang kita mau terus upayakan penyelenggaraan pemilihan yang efisien. Kita hanya perlu membiayai peran yang betul-betul efektif,” kata dia. (*/4ld)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com